Solusi Pemerintah Untuk Papua Ditolak
Selasa, 03 Januari 2012 – 16:37 WIB
SORONG- Solusi pemerintah Indonesia untuk mengawasi dan mengevaluasi jalannya dana otonomi khusus (Otsus) serta mengawasi percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat dengan membentuk Unit percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat ( UP4B) yang di bawahi langsung oleh Wakil Presiden RI, Budiono mengundang reaksi penolakan dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Menilai UP4B bukan solusi bagi penyelesaian masalah di Papua dan Papua Barat, Kantius Eselo pun mengatakan pihaknya tetap menginginkan adanya referendum.
Wakil Ketua KNPB Wilayah Sorong, Kantius Eselo di Kantor Redaksi Radar Sorong (Group JPNN) kemarin (2/1) menegaskan, pihaknya menolak kehadiran UP4B karena menurutnya UP4B bukan merupakan solusi bagi rakyat Papua dan Papua Barat, namun melainkan hanya jadi lahan korupsi bagi para pejabat.
Baca Juga:
”Dengan adanya UP4B ini bukan merupakan solusi atas kondisi rakyat Papua dan Papua Barat, melainkan ini hanya akan menjadi ajang korupsi bagi para pejabat-pejabat yang ada di Papua dan Papua Barat sendiri. Sementara rakyat akan tetap dalam kondisi terpuruk.”tandasnya.
Baca Juga:
SORONG- Solusi pemerintah Indonesia untuk mengawasi dan mengevaluasi jalannya dana otonomi khusus (Otsus) serta mengawasi percepatan pembangunan
BERITA TERKAIT
- Bea Cukai Malang Menggagalkan Pengiriman 414.920 Batang Rokok Ilegal
- Puskesmas Jomin Terima Ambulans Modern dari Peruri
- Edarkan Narkoba di Muara Enim, Pria Ini Akhirnya Ditangkap
- Farhan Upayakan Penerbangan Komersil Bandara Husein Sastranegara Aktif Lagi
- Pak Ihsan Menyinggung Honorer jadi PPPK Paruh Waktu, Minta Tambahan Anggaran
- Prabowo Luncurkan Makan Bergizi Gratis, Pedagang Kantin Sekolah Menangis