Solusi Pemerintah Untuk Papua Ditolak

SORONG- Solusi pemerintah Indonesia untuk mengawasi dan mengevaluasi jalannya dana otonomi khusus (Otsus)  serta mengawasi percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat dengan membentuk Unit percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat ( UP4B) yang di bawahi langsung oleh Wakil Presiden RI, Budiono mengundang reaksi penolakan dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Wakil Ketua KNPB Wilayah Sorong, Kantius Eselo di Kantor Redaksi Radar Sorong (Group JPNN) kemarin (2/1) menegaskan, pihaknya menolak kehadiran UP4B karena menurutnya UP4B bukan merupakan solusi bagi rakyat  Papua dan Papua Barat, namun melainkan hanya jadi lahan korupsi  bagi para pejabat.

”Dengan adanya UP4B ini bukan merupakan solusi atas kondisi rakyat Papua dan Papua Barat, melainkan ini hanya akan menjadi ajang korupsi bagi para pejabat-pejabat yang ada di Papua dan Papua Barat sendiri. Sementara rakyat akan tetap dalam kondisi terpuruk.”tandasnya.

Menilai UP4B bukan solusi bagi penyelesaian masalah di Papua dan Papua Barat, Kantius Eselo pun mengatakan pihaknya tetap menginginkan adanya referendum.