Solusi Pemerintah Untuk Papua Ditolak

”Kami tetap meminta adanya referendum dan kami secara tegas menolak adanya  UP4B karena rakyat Papua dan Papua Barat tidak butuh adanya UP4B ini dan lebih baik pemerintah Indonesia perhatikan dulu kesejahteraan rakyat, sebelum bicara soal percepatan pembangunan.”ujar  Kntius Eselo didampingi Ayus Dabi selaku diplomasi dan Beni Kiban yang merupakan Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kemudian, ditambahkan oleh Beni Kiban yang merupakan Ketua Komisi Hukum dan HAM bahwa UP4B ini juga bukan merupakan solusi atas pelanggaran Ham dan kekerasan yang sudah dialami oleh masyarakat Papua dan Papua Barat.

”Saya tegaskan disini bahwa dengan adanya UP4B sama saja dengan adanya Otsus jilid kedua  yang dilaksanakan di Papua dan Papua Barat. Oleh karenanya kami menilai bahwa UP4B itu akan sama kejadiannya dengan Otsus yang sama sekali tidak menyentuh masyarakat. Namun yang sejahtera adalah para pejabat saja,”ujar Beni Kiban,

Lanjut dikatakan, sebaiknya pemerintah Indonesia lebih fokus dengan penegakkan atas pelanggaran hukum dan HAM di Papua dan Papua Barat, setelah itu barulah bicara masalah pembangunan.