Somasi Rizal Ramli, Keputusan SBY Dianggap Ajaib

Minggu, 26 Januari 2014 – 16:45 WIB

jpnn.com - Somasi Presiden SBY melalui Tim Advokat dan Konsultan Hukum Presiden SBY dan keluarga terhadap sejumlah nama dinilai sangat aneh.

"Saya belum pernah mendengar ada presiden di mana pun di seluruh dunia yang melakukan somasi kepada rakyatnya sendiri. Sepertinya hal semacam ini hanya terjadi di Indonesia. Sungguh aneh bin ajaib," ujar peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra seperti yang dilansir RM Online (JPNN Group), Minggu (26/1).

Sejauh ini somasi sudah dilayangkan SBY kepada ekonom senior Rizal Ramli, politisi PKS Fahri Hamzah dan aktivis PPI Sri Mulyono. Menurut Gede, langkah somasi yang diambil SBY sangatlah tidak produktif bagi kehidupan berbangsa bernegara.

Baca Juga:

DPR: MK Tak Berhak Atur Jadwal Pemilu

"Kita tengoklah. Para founding father kita, para pejuang bermental negarawan, mana pernah melakukan itu (somasi). Mereka membalas kritik dan fitnah (kalaupun ada) dari lawan politiknya dengan pidato yang meyakinkan di hadapan rakyat. Itu baru namanya pemimpin negarawan. Dengan melakukan somasi, Presiden SBY secara ceroboh telah merendahkan status kenegarawanan dirinya sendiri," papar Gede.

Menurut Gede, jika pun kebelet melakukan somasi, yang harus disomasi oleh Presiden adalah pihak-pihak semacam Wikileaks atau Washington Post. Wikileaks misalnya beberapa tahun lalu mengeluarkan bocoran yang menghebohkan soal bagaimana SBY mempengaruhi jaksa dan hakim agung untuk melindungi figur politik yang korup dan menggunakan wewenangnya selaku menteri senior di era Presiden Mega (2001-2004) untuk memata-matai saingan politiknya. Sedangkan harian Washington Post pada 21 Januari 2014 mengeluarkan berita berheadline "Indonesian President said he believes in Witchcraft", yang ditulis setelah membaca buku otobiografi SBY yang berjudul Selalu Ada Pilihan.

"Saya sih malu punya Presiden di era teknologi dan informasi seperti saat ini dikatakan percaya ilmu santet (witchcraft). Tapi saya tidak tahu berani tidak Pak Presiden dengan media asing, terutama media AS. Jangan-jangan hanya berani 'menyikat' rakyatnya saja," demikian Gede. (dem)