Sopir JakLingko Demo di Balai Kota, Ini Tuntutan yang Disampaikan

Di satu sisi, operator lain, khususnya operator mikrolet merasa selalu dipersulit oleh Transjakarta, dicari-cari kesalahannya, dan pembagian kuota yang kecil, namun harus dibagi ramai-ramai.

“Padahal anggota kami yang mengoperasikan angkutan reguler juga sebetulnya mau bergabung ke dalam program Jaklingko, namun tak kunjung bisa karena kuotanya sangat-sangat terbatas,” tutur Fahrul.

“Kami menuntut keadilan atas itu semua dan meminta PJ Gubernur DKI Jakarta untuk bisa memberikan solusi yang adil bagi semua,” lanjutnya.

Sementara itu, Koperasi Komilet Jaya Berman Limbong mengatakan bahwa terkait Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 serta penjelasan yang diterima dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait dengan Jaklingko Mikrotrans selama ini, jumlah bus kecil yang akan diintegrasikan dengan layanan Transjakarta dalam bentuk Jaklingko Mikrotrans adalah sebanyak 6.360 unit.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, saat ini sudah memasuki tahun ketujuh operasi, populasi bus kecil yang sudah diintegrasikan dengan Transjakarta baru berjumlah 2.795 unit atau setara dengan 43,94 persen.

“Dari angka prosentase tersebut, dari 11 operator mitra program Jaklingko, ada satu operator yang memiliki kuota dasar paling banyak dan serapan yang banyak juga, telah mencapai hingga 51 persen,” jelas Berman.

Transjakarta sebagai pengelola subsidi transportasi melalui Public Service Obligation (PSO) diminta menghentikan hal tersebut dan bertindak lebih adil serta wajib transparan dalam penentuan pemberian kuota serta pembentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada mitra operator dan publik.

“Karena dana PSO itu berasal dari APBD Provinsi Jakarta yang harus transparan penggunaannya serta mudah diakses oleh publik,” tutup Berman. (mcr4/jpnn)