Sore Ini SBY Tiba di Tanah Air

Tak jelas apakah Pasek menyebut penyanderana tersebut apakah terkait dengan sosok tertentu. Namun sejumlah anggota DPR yang mengikuti rapat langsung berceletuk pelan bahwa itu pesanan terkait kasus yang tengah dihadapi Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Hingga kini, kasus dugaan aliran dana terkait Hambalang, memang masih dalam proses penyelidikan.

Sejumlah fraksi lain menentang usul Partai Demokrat tersebut. Mereka yang menentang menganggap klausul itu tidak perlu karena sudah termuat dalam undang-undang yang mengatur tentang KPK. "Itu tidak perlu dimasukkan," kata legislator Partai Golkar Nudirman Munir.

Ketua KPK Abraham Samad juga tegas menentang usulan itu. "Kesimpulan itu sebaiknya didrop.  KPK tidak pernah gantung menggantung perkara. Saya atas nama pimpinan KPK tidak sepakat dengan poin itu," katanya.

Wakil Ketua Komisi III Tjatur Sapto Edy yang memimpin rapat itu lantas mengambil jalan tengah. Usulan Partai Demokrat tersebut hanya dimasukkan sebagai catatan rapat. Usai rapat, Samad mensinyalir usulan itu adalah pesanan dari pihak tertentu.