Sori, Demokrat Pilih Perkuat KPK Dibanding Bentuk Densus Tipikor

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto tidak sependapat dengan wacana pembentukan detasemen khusus tindak pidana korupsi (Densus Tipikor) di Polri, yang bertujuan untuk pencegahan korupsi.
Fraksi Demokrat, kata Didik, terus berkomitmen untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara kelembagaan agar bisa lebih banyak lagi melakukan pemberantasan korupsi secara utuh.
"Kami berpandangan, hadirnya lembaga baru terkait pemberantasan korupsi tidak tepat dan tidak bijak," ujar Didik, di Jakarta, Jumat (26/5).
Politikus yang juga Ketua DPP Partai Demokrat ini menilai yang harus dilakukan sekarang adalah melakukan penguatan dan dukungan kepada segenap penegak hukum baik KPK, Kepolisian dan Kejaksaan, untuk memainkan peran dan tupoksinya secara maksimal sesuai dengan amanah konstitusi.
Didik menambahkan, kalau ada yang berpandangan bahwa upaya penegakkan hukum saat ini belum maksimal atau tidak profesional, tidak transparan dan tidak adil, maka ada mekanisme pengawasan yang bisa dilakukan oleh masyarakat melalui wakilnya di DPR.
"KPK, Polri dan Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang diberikan kewenangan melakukan pemberantasan korupsi, tentu perlu diberikan masukan dan kritik yang konstruktif agar lebih maksimal," pungkasnya. (fat/jpnn)
Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto tidak sependapat dengan wacana pembentukan detasemen khusus tindak pidana korupsi (Densus Tipikor) di Polri,
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Reaksi Hasto setelah Dengar Dakwaan KPK: Ini Daur Ulang demi Kepentingan Politik
- Hasto Kristiyanto: Tanpa Supremasi Hukum, Republik Ini Tak Akan Kokoh
- Sebelum Sidang, Hasto Sebut Kasusnya sebagai Kriminalisasi Politik
- Ridwan Kamil Sulit Dihubungi Seusai Rumahnya Digeledah KPK
- Bicara Sebelum Sidang Perdana, Hasto: Saya Adalah Tahanan Politik
- Febri Nilai Dakwaan Terhadap Hasto Menyimpang dari Fakta Hukum