Sori, Demokrat Pilih Perkuat KPK Dibanding Bentuk Densus Tipikor
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto tidak sependapat dengan wacana pembentukan detasemen khusus tindak pidana korupsi (Densus Tipikor) di Polri, yang bertujuan untuk pencegahan korupsi.
Fraksi Demokrat, kata Didik, terus berkomitmen untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara kelembagaan agar bisa lebih banyak lagi melakukan pemberantasan korupsi secara utuh.
"Kami berpandangan, hadirnya lembaga baru terkait pemberantasan korupsi tidak tepat dan tidak bijak," ujar Didik, di Jakarta, Jumat (26/5).
Politikus yang juga Ketua DPP Partai Demokrat ini menilai yang harus dilakukan sekarang adalah melakukan penguatan dan dukungan kepada segenap penegak hukum baik KPK, Kepolisian dan Kejaksaan, untuk memainkan peran dan tupoksinya secara maksimal sesuai dengan amanah konstitusi.
Didik menambahkan, kalau ada yang berpandangan bahwa upaya penegakkan hukum saat ini belum maksimal atau tidak profesional, tidak transparan dan tidak adil, maka ada mekanisme pengawasan yang bisa dilakukan oleh masyarakat melalui wakilnya di DPR.
"KPK, Polri dan Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang diberikan kewenangan melakukan pemberantasan korupsi, tentu perlu diberikan masukan dan kritik yang konstruktif agar lebih maksimal," pungkasnya. (fat/jpnn)
Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto tidak sependapat dengan wacana pembentukan detasemen khusus tindak pidana korupsi (Densus Tipikor) di Polri,
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- Inilah Putusan KPK soal Penggunaan Jet Pribadi Kaesang bin Jokowi
- KPK Sarankan Semua Pihak Profesional Saat Tangani PK Mardani Maming
- Debat Pilgub Jateng: Andika Sebut Indeks Demokrasi dan Pelayanan Publik Menurun
- KPK Panggil Auditor Utama BPK terkait Kasus Korupsi X-Ray di Kementan
- Usut Kasus Korupsi Rp100M di PT INTI, KPK Panggil Direktur Danny Harjono dan Tan Heng Lok