Sori, Mendagri Ogah Kompromi dengan Ranperda APBD DKI
jpnn.com - JPNN.Com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencoret sejumlah mata anggaran dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD DKI 2017. Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, ada alokasi dalam Ranperda APBD DKI 2017 yang tak sesuai aturan sehingga harus dicoret.
Tjahjo menegaskan, pihaknya bersikap tegas dalam mengevaluasi Ranperda APBD. Karenanya Tjahjo tetap bertindak tegas meski pelaksana tugas Gubernur DKI saat ini dijabat oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono.
"Mohon maaf ya, walau Dirjen Otda kami Plt Gubernur DKI, kalau anggaran enggak benar, ya kami coret juga," ucap Tjahjo di Jakarta, Selasa (3/1).
Saat ditanya mata anggaran apa yang dicoret, Tjahjo tidak memerincinya. Namun, katanya, pencoretan itu terpaksa dilakukan agar APBD DKI bisa tepat guna.
"Saya terbatas sebagai manusia, enggak mungkin pelototin satu per satu. Tadi saya kumpulkan eselon I dan II, saya bilang teliti lho ya. Sebelum saya teken, paraf berjenjang. Nah dari DKI beberapa item kami batalkan, karena enggak sesuai," ucap Tjahjo.
Sebelumnya, Sekretaris DPRD DKI Muhammad Yuliadi mengatakan, ada beberapa item usulan dalam Ranperda APBD 2017 yang dicoret Kemendagri. Antara lain anggaran pembiayaan gaji sopir anggota DPRD DKI.
Selain itu, Kemendagri juga mencoret anggaran pengadaan bahan bakar minyak (BBM), asuransi, serta perawatan untuk kendaraan dinas DPRD DKI.(gir/jpnn)
JPNN.Com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencoret sejumlah mata anggaran dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD DKI 2017.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Kemendagri: Camat Jadi Rumah Bersama untuk Pembangunan Desa
- Kemendagri Kaji Revisi UU Pemerintah Daerah untuk Sinkronisasi Undang-Undang
- Kades Bujang Mengakui Manfaat Besar Pelatihan P3PD, Simak Ceritanya
- Dirjen Bina Pemdes Optimistis Tidak Ada Lagi Desa Tertinggal jika Terbangun Kolaborasi
- Dirjen Bina Pemdes: Sinergi Semua Pihak Kunci Memajukan Desa
- Heru Budi Yakin Teguh Bisa Pimpin Jakarta dengan Baik