Soroti Bentrok Aparat Gabungan dengan Warga Pulau Rempang Batam, Petrus: Mencoreng Wajah Presiden

Dalam beberapa kali rapat kabinet, Presiden Jokowi menyampaikan pesan bijak di hadapan seluruh Menteri dan Pimpinan Lembaga Negara lainnya soal konsesi lahan yang diberikan kepada BUMN atau swasta harus mengutamakan hak rakyat setempat.

Jika jika tidak maka izin konsesinya dicabut. Namun dalam kasus proyek Eco-City Rempang, pesan bijak Presiden Jokowi dikangkangi oleh seorang Kepala BP. Batam.

Padahal Presiden Jokowi sangat peka dan paham soal prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi berpesan bahwa konsesi yang diberikan kepada swasta maupun BUMN jika di tengahnya ada desa dan kampung yang sudah bertahun-tahun, maka berikan hak-haknya, karena rasa keadilan dan kepastian hukum harus di nomor satukan.

Jika dilanggar, kata Presiden Jokowi, maka izin konsesi dari Perusahaan itu dicabut siapapun pemiliknya dan untuk itu warga Pulau Rempang mendesak segera cabut izin konsesi yang sudah terlanjur diberikan dengan semangat KKN kepada BP. Batam.

Pesan bijak Presiden Jokowi itu disampaikan berkali-kali, karena itu, jika pada saat ini (7/9/2023), ada tindakan aparat Polri, TNI dan Satpol PP, di Pulau Rempang atas nama pembangunan proyek strategis nasional dari Presiden Jokowi.

Lantas dilakukan dengan cara-cara tidak berperikemanusiaan, biadab dan di luar prosedure hukum, terlebih-lebih tidak berdasarkan pada Putusan Pengadilan yang berkuatan hukum tetap, maka ini jelas ada agenda pembusukan dari dalam.

Permalukan Pesiden di KTT ASEAN