Soroti Kasus Penerimaan Siswa Baru, Komisi X DPR Minta Mendikbudristek Tidak Mengeluh
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyoroti berbagai kasus dalam penerimaan peserta didik baru dan mendapat perhatian banyak kalangan.
Huda meminta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim tak banyak mengeluh dan mengambil langkah konkret seperti memperkuat Tim Satuan Tugas (Satgas) PPDB.
“Kalau mau jujur setiap tahun selalu muncul berbagai kasus seputar penerimaan siswa baru. Mas Menteri pun sebaiknya tak mengeluh, tetapi ambil langkah kongkret untuk meningkatkan kualitas PPDB baik pada proses seleksi, proses penerimaan, hingga adaptasi siswa baru dengan lingkungan sekolah,” ujar Syaiful Huda, Senin (31/7/2023).
Untuk diketahui, PPDB 2023 diwarnai dengan berbagai kasus yang menghebohkan publik. Di antaranya kisruh zonasi, kisruh penjualan seragam oleh pihak sekolah, hingga tewasnya siswa baru saat mengikuti MPLS di SMP Negeri 1 Ciambar, Sukabumi.
Selain itu juga viral foto santriwati Ponpres Mambaul Quran Magetan yang membawa senapan laras panjang saat MPLS.
Di sisi lain Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan dirinya hanya terkena getah dari kebijakan zonasi dalam PPDB yang diambil pendahulunya Muhadjir Effendi.
Huda mengatakan kasus-kasus seputar penerimaan siswa baru selalu berulang setiap tahun.
Dia mencatat saat proses seleksi siswa baru kasus yang terulang di antaranya manipulasi kartu keluarga (KK) agar siswa baru bisa diterima di sekolah tertentu, praktik jual beli kursi di sekolah negeri, dan munculnya siswa titipan dari pihak tertentu.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim tak banyak mengeluh.
- Bandingkan Sikap Prabowo dan Gibran soal PPDB Zonasi
- Gibran Minta Sistem Zonasi PPDB Dihilangkan, Mendikdasmen: Masih Pengkajian
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti Ungkap Kebijakan PPDB, Tetap Sistem Zonasi?
- Gibran Bercerita tentang Suratnya yang Tidak Direspons Menteri
- Mahfudz: Kesejahteraan Dosen Sudah Seharusnya Diperjuangkan
- Raker Komisi X DPR & Mendikdasmen Menyinggung Kenaikan Gaji Guru