Soroti Kebijakan Pendidikan, Mercy Minta Tak Ada PHP di Daerah 3T

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Mercy Chriesty Barends menegaskan, pentingnya kebijakan afirmasi pendidikan bagi daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T) serta daerah marginal.

Ia menyoroti bahwa kebijakan tersebut harus memberikan dampak nyata dan bukan sekadar "PHP" atau pemberi harapan palsu bagi masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.

Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Pendidikan Daerah 3T dan Daerah Marginal, Mercy menyampaikan bahwa afirmasi kebijakan pendidikan di wilayah-wilayah ini merupakan respons positif terhadap diskriminasi negatif yang selama ini mereka alami.

Menurutnya, penyelesaian akar permasalahan harus dimulai dengan meninjau sistem pendidikan nasional yang selama ini berbasis kontinental atau berorientasi pada wilayah daratan dan pulau besar.

"Model pendidikan berbasis kontinental tidak mampu menjawab persoalan daerah 3T dan daerah marginal. Oleh karena itu, pembahasan RUU Sisdiknas diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan khusus di wilayah-wilayah tersebut, termasuk dalam hal SDM, tunjangan dan kesejahteraan guru, akses transportasi siswa, digitalisasi, ketersediaan buku, kurikulum, hingga sarana dan prasarana sekolah," ujar Mercy di ruang Rapat Komisi X DPR RI, Jakarta, Selasa (4/3).

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa dalam membangun program pendidikan nasional, tidak boleh ada kebijakan yang digeneralisasi.

"Untuk daerah 3T harus ada indikator khusus guna memastikan afirmasi kebijakan benar-benar terjadi di wilayah-wilayah yang kualitas pendidikannya masih rendah," tambahnya.

Selain itu, Mercy juga menyoroti masalah tata kelola anggaran yang belum sesuai dengan realitas di lapangan. Ia menilai bahwa alokasi anggaran pendidikan untuk daerah 3T dan daerah marginal masih belum memadai.