Soroti Kekerasan Oknum TNI, Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Pernyataan KSAD Maruli

jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menyoroti kasus kekerasan oleh oknum TNI terhadap warga yang terjadi di Boyolali dan Manado.

Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya dalam pernyataan bersama koalisi juga mengkritik pernyataan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam merespons kekerasan oknum prajurit tersebut.

"Kekerasan anggota TNI terhadap warga sipil tidak dibenarkan dengan alasan apa pun, KSAD jangan lakukan pembenaran," ujar Dimas dikutip dari siaran pers koalisi, Sabtu (6/1).

Sebelumnya, kericuhan antara oknum anggota TNI dan warga pengantar jenazah yang pemicunya ditengarai bunyi sepeda motor berknalpot brong terjadi di depan Markas Kodam XIII/Merdeka di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (5/1).

Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah anggota TNI memukuli salah seorang pengendara motor. Beberapa hari sebelumnya, dengan dalih yang sama juga terjadi tindakan penganiayaan sejumlah prajurit terhadap sukarelawan Ganjar-Mahfud di Kabupaten Boyolali.

Koalisi lantas menyoroti pernyataan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam wawancara di sebuah stasiun televisi yang menyatakan meski tindakan anggota TNI tersebut tidak bisa dibilang benar tetapi "dia (prajurit, red) punya hak untuk membela diri, aksi-reaksi".

"Koalisi Masyarakat Sipil memandang tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI tidak dibenarkan dengan dalih apa? pun. Kekerasan tersebut menunjukan kecenderungan masih kuatnya arogansi dan kesewenang-wenangan hukum (above the law) anggota TNI terhadap warga sipil," tutur Dimas.

Menurut koalisi, oknum anggota TNI yang diduga melakukan kekerasan tidak boleh dibiarkan tanpa proses hukum di peradilan umum dan dihukum sesuai dengan perbuatannya.