Soroti Kenaikan Harga Tiket Masuk TN Komodo, Forum Diaspora Mabar di Jakarta Mengadu ke DPR
Untuk saat ini, tarif masuk TN Komodo tetap mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2014.
“Paket yang ditawarkan PT Flobamor hanya bersifat opsional,” katanya.
Pada kesempatan itu, Amsy Djehamad menyampaikan apresiasinya atas keberpihakan Ansy Lema yang telah menyuarakan aspirasi masyarakat Manggarai Barat terkait karut-marut pengelolaan TNK.
"Aspirasi ini kami serahkan kepada anggota DPR. Kami meminta DPR untuk mengawal kebijakan pemerintah terkait rencana kenaikan tarif masuk TNK yang sangat tinggi serta monopoli paket masuk TNK," ujar dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Forum Diaspora Mabar Jakarta Evodius Gonsomer yang juga Ketua ASITA Manggarai Raya mengatakan pihaknya dengan tegas menolak monopoli bisnis pariwisata di TN Komodo oleh pihak-pihak tertentu.
Bisnis pariwisata, kata dia, harus bersifat terbuka dan berkeadilan.
“Kami melihat kontroversi keterlibatan PT Flobamor dalam pengelolaan TNK dan keinginan memberlakukan biaya masuk Rp 3,75 juta sebagai gejala awal menguatnya motif bisnis dan komersialisasi berlebihan dalam pengelolaan TNK,” ujar Evodius yang biasa dipanggil Fodi.
Fodi menegaskan jika tendensi ini dibiarkan maka kebijakan terkait TNK akan terutama digerakkan oleh kepentingan bisnis dan berpotensi serius mengabaikan kepentingan publik yang lebih luas dan upaya konservasi yang sungguh.
Forum Diaspora Manggarai Barat (Mabar) di Jakarta menyampaikan aspirasi kepada Komisi IV DPR terkait rencana pemerintah menaikkan harga tiket masuk TNK.
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum
- Seleksi PPPK 2024 Tahap 3 Bisa Selamatkan Honorer TMS, Jangan Ada PHK Massal
- Dirut Bank Mandiri Raih Best Financial Leader di Ajang CNBC Indonesia Award 2024, Darmadi Durianto: Membanggakan
- Forkopi Dorong Pemerintah dan DPR Bisa Segera Bahas Revisi UU Perkoperasian