Soroti Kenaikan Impor dan Subsidi LPG, Wakil Ketua MPR Dorong Pemerintah Lakukan Ini
"Pembangunan infrastruktur gas bumi yang tersendat mestinya jadi autokritik, ada yang keliru dalam perencanaan energi nasional. Jangan selalu mengambil jalan pintas untuk melakukan impor dan abai dengan kemandirian energi nasional,” sesal menteri era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Syarief Hasan mengatakan gas telah menjadi kebutuhan primer rakyat.
Menurutnya, program konversi minyak tanah ke LPG era Presiden SBY terbukti menjadi terobosan dan menjawab kebutuhan rakyat.
"Itu adalah kebijakan prospektif yang kalkulatif dan terukur," tegasnya.
Seharusnya, kata Syarief Hasan, pemerintah berikutnya serius memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber gas domestik yang begitu melimpah.
"Rakyat sudah sangat terbiasa menggunakan gas, dan pemerintah harus menjamin kebutuhan dasar ini terpenuhi," terangnya.
Syarief menilai pembangunan pipa transmisi dan distribusi gas harus dipercepat agar tersalurkan pada rumah tangga dan industri.
"Program Jaringan Gas (Jargas) masih belum optimal. Faktanya, sampai tahun 2022, baru 871,645 ribu rumah tangga yang telah tersambung Jargas," ungkapnya.
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendorong pemerintah memanfaatkan potensi gas domestik untuk menekan kenaikan impor dan subsidi LPG
- Ibas: Di Tangan Gurulah Masa Depan Bangsa Akan Dibentuk
- Jelang Nataru, Pertamina Patra Niaga Regional JBB Cek Lembaga Penyalur BBM & LPG di Seluruh Wilayah
- Waka MPR Lakukan Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Donggala
- Eddy Soeparno Dukung Diplomasi Prabowo Membangun Kolaborasi Global Hadapi Krisis Iklim
- MPR & ILUNI FHUI Gelar Justisia Half Marathon, Plt Sekjen Siti Fauziah Sampaikan Ini
- Ahmad Muzani Ingatkan Warga Jaga Persatuan & Kesatuan Menjelang Pilkada 2024