Soroti Kenaikan Impor dan Subsidi LPG, Wakil Ketua MPR Dorong Pemerintah Lakukan Ini

"Pembangunan infrastruktur gas bumi yang tersendat mestinya jadi autokritik, ada yang keliru dalam perencanaan energi nasional. Jangan selalu mengambil jalan pintas untuk melakukan impor dan abai dengan kemandirian energi nasional,” sesal menteri era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Syarief Hasan mengatakan gas telah menjadi kebutuhan primer rakyat.
Menurutnya, program konversi minyak tanah ke LPG era Presiden SBY terbukti menjadi terobosan dan menjawab kebutuhan rakyat.
"Itu adalah kebijakan prospektif yang kalkulatif dan terukur," tegasnya.
Seharusnya, kata Syarief Hasan, pemerintah berikutnya serius memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber gas domestik yang begitu melimpah.
"Rakyat sudah sangat terbiasa menggunakan gas, dan pemerintah harus menjamin kebutuhan dasar ini terpenuhi," terangnya.
Syarief menilai pembangunan pipa transmisi dan distribusi gas harus dipercepat agar tersalurkan pada rumah tangga dan industri.
"Program Jaringan Gas (Jargas) masih belum optimal. Faktanya, sampai tahun 2022, baru 871,645 ribu rumah tangga yang telah tersambung Jargas," ungkapnya.
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendorong pemerintah memanfaatkan potensi gas domestik untuk menekan kenaikan impor dan subsidi LPG
- Dukung Pengembangan Kopi di Indonesia, Ibas: Majukan Hingga Mendunia
- Temui Wamen Guo Fang, Waka MPR Eddy Soeparno Bahas Pengembangan Energi Terbarukan
- Pertamina Resmi Tutup Satgas Ramadan dan Idulfitri 2025, Suplai BBM-LPG Lancar
- Waka MPR Dorong Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan Bagi Guru Harus Dijalankan
- Pimpinan MPR Respons soal Terbitnya Inpres Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
- Ketua MPR: Tindakan Kelompok Radikal Bisa Ciderai Perjuangan Rakyat Palestina