Soroti Pelantikan Wakil Bupati Ende, Petrus: Gubernur NTT Lakukan Akrobatik Politik

Menurut Petrus, manajemen tata kelola pemerintahan dengan mengedepankan arogansi kekuasaan dan perilaku congkak serta mengabaikan substansi hukum (norma, standar dan prosedur) merupakan bentuk lain dari kepemimpinan berbasis premanisme dengan mengingkari nilai Pancasila.

“Praktik ini telah mengabaikan nilai-nilai Pancasila yang digali oleh Bung Karno di Kota Ende,” tegas Petrus Selestinus yang juga Advokat Peradi ini.

Petrus mengingatkan anomali dalam tertib hukum dan dalam tata kelola pemerintahan tidak boleh terjadi di Ende.

Sebab, di kota Ende menjadi tempat bagi Bung Karno menggali dan merumuskan nilai-nilai yang dikenal sebagai Pancasila dan dimanifestasikan pada sikap taat kepada etika, moral dan hukum sebagai pandangan dan pedoman hidup.

“Oleh karena itu, Gubernur NTT semestinya menahan diri dan tidak melantik, namun pelantikan tetap dipaksakan sebagai wujud arogansi dan berimplikasi melahirkan tindakan insubordinasi terhadap atasan yaitu Mendagri bahkan Presiden,” ujar Petrus Selestinus. 

Tidak Punya Pijakan

Petrus Selestinus mengatakan Mendagri Tito Karnavian dan kewenangannya telah dijadikan ajang spekulasi dan tempat berjudi bagi pihak-pihak yang ingin berspekulasi dan berjudi guna mendapatkan SK  Pengesahan dan pengangkatan seorang bupati atau wakil bupati hasil Pilkada yang cacat hukum.

Menurut Petrus, kewenangan Mendagri Tito Karnavian dijadikan ajang spekulasi dan perjudian oleh "Makelar SK" guna mendapatkan kekuasaan secara melawan hukum, etika, dan moral, nyaris berhasil mulus.