Soroti Pencopotan Sekda Pagaralam, Uni Irma Minta Mendagri Tegur Wali Kota
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Irma Suryani Chaniago menyoroti pencopotan jabatan Sekda Kota Pagaralam Syamsul Bahri Burlian yang dinilai janggal.
Uni Irma pun meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni atas pencopotan tanpa alasan Syamsul Bahri dari jabatan sekretaris daerah (sekda).
Irma mendapat informasi soal pencopotan Syamsul saat berkunjung ke Pagaralam untuk melakukan sosialisasi penurunan stunting bersama BKKBN pada Sabtu (16/9) kemarin.
"Saya mendapat laporan aspirasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan kriminalisasi jabatan dan pembunuhan karakter sekretaris daerah Kota Pagaralam yang tiba-tiba diturunkan pangkatnya tanpa alasan yang jelas," ucap Irma melalui keterangan tertulis diterima JPNN.com, Minggu (17/9).
Anggota DPR RI dapil 2 Sumsel itu menyebut pencopotan itu janggal lantaran masyarakat memandang Syamsul Bahri bekerja dengan baik menjalankan tugas dan fungsinya, serta tidak pernah melakukan kesalahan apa pun.
Irma menduga pencopotan Sekda Pagaralam Syamsul Bahri Burlian terkait dengan penentuan pejabat sementara (Pjs) wali kota karena masa jabatan Alpian Maskoni segera berakhir.
"Karena jika Pak Syamsul diturunkan jabatannya maka secara administratif, beliau tidak bisa dicalonkan sebagai pjs wali kota," ucap legislator Partai NasDem itu.
Oleh karena itu, Irma sebagai wakil rakyat dapil 2 Sumsel merasa berkewajiban menyampaikan aspirasi masyarakat agar Kemendagri dan Polri melakukan investigasi terkait dugaan kriminalisasi dan pembunuhan karakter terhadap Syamsul Bahri Burlian ini.
Anggota DPR Irma Suryani Chaniago (Uni Irma) minta Mendagri Tito Karnavian menegur Wali Kota Pagaralam atas pencopotan Sekda Pagaralam. Ada apa?
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online