Soroti Penggabungan BUMN Ultra Mikro, Hergun: Nasabah Kecil Bisa Rugi
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyoroti rencana penggabungan BUMN ultra mikro, yaitu PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT Pegadaian di bawah konsolidasi PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Menurut legislator yang beken disapa dengan panggilan Hergun, rencana holdingisasi tersebut perlu dikaji ulang karena antara BRI, Pegadaian dan PNM berbeda-beda karakteristiknya.
Hergun memandang dominasi BRI bisa menghilangkan kekhasan pelayanan Pegadaian dan PNM yang selama ini sudah dinikmati oleh nasabahanya selama ini.
"Holdingisasi pembiayaan usaha ultra mikro juga tidak tepat bila melibatkan Bank BRI. Segmen penyaluran kredit BRI tidak hanya mikro semata," tegas Hergun dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Senin (15/2) malam.
Dia membeberkan data bahwa pada 2020 penyaluran kredit BRI kepada segmen mikro hanya 37,4 persen. Sisanya untuk segmen konsumer, ritel dan menengah, serta Korporasi.
"Bahkan segmen korporasi masih diberikan porsi yang cukup besar yaitu 17,9 persen atau Rp 167,73 triliun," ungkap ketua kelompok fraksi (Kapoksi) Gerindra di Komisi XI DPR ini.
Legislator asal Sukabumi itu juga menyatakan tidak ada jaminan BRI tidak akan ikut campur dalam pengelolaan Pegadaian dan PNM setelah dilakukan penggabungan.
Dia khawatir pelayanan Pegadaian dan PNM yang unik dan intim bisa lenyap tergantikan pelayanan model perbankan yang serba formalistik. Terlebih nasabah keduanya mayoritas masih unbankable, sehingga akan kesulitan menyesuaikan dengan pelayanan model perbankan tersebut.
Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menyoroti rencana holdingisasi BUMN ultra mikro di bawah BRI.
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia