Soroti Penyelewengan Pupuk Subsidi yang Masih Terjadi, Sultan DPD Beri Saran Begini
Data inilah yang kemudian menjadi rujukan bagi kios penyalur resmi untuk menjual pupuk subsidi tersebut kepada petani.
"Artinya rekomendasi penyuluh harus menjadi salah satu syarat bagi petani dalam membeli pupuk subsidi di kios resmi mitra pupuk Indonesia di setiap desa atau kecamatan," terangnya.
Sultan mengatakan penggunaan teknologi khusus seperti chip juga belum tentu efektif untuk mengantisipasi modus para mafia di lapangan.
Lebih lanjut dia menyampaikan selama ini mekanisme pengawasan penyaluran pupuk subsidi hanya dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).
Namun dirinya mengaku keberadaan komisi yang notabene dikomandoi para kepala daerah ini belum berjalan seperti yang diharapkan.
"Pencegahan penyelewengan pupuk subsidi juga perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam proses saling mengontrol dan mendukung agenda pembangunan pertanian. Di sisi lain, para penyuluh pertanian juga harus diberikan insentif yang cukup oleh pemerintah," ujar Sultan.
Sultan menambahkan penyelewengan dan salah sasaran subsidi pupuk menjadi salah satu alasan di balik dipangkasnya anggaran, jenis pupuk subsidi, serta jenis komoditi oleh pemerintah.
Kebijakan ini memiliki dampak yang signifikan bagi biaya produksi petani.
Sultan DPD menyoroti penyelewengan pupuk bersubsidi yang masih terjadi seperti dikemukakan SVP Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana
- Sultan Mendukung Pemerintah untuk Membentuk Holding UMKM
- Prabowo Sebut Pilkada Mahal, Sultan: Sistem Politik Kita Perlu Disempurnakan
- Hasil Temuan DPD RI, Yorrys Raweyai: PSN Tangerang Perlu Didukung
- Sultan Dorong Pemda Lakukan Inovasi Kebijakan Pengurangan Angka ICOR Sektor Pangan di Daerah
- Komite IV DPD RI Dorong Mendag Mendukung Integrasi Perdagangan Antarpulau Melalui Platform Digital Nasional
- Yulianus Henock Minta Menteri PKP Prioritaskan Pemenuhan Perumahan Masyarakat Adat di IKN