Soroti Pilkada Serentak dan Otonomi Daerah, Kelompok DPD di MPR Gelar Diskusi Publik

Prof Dailami yang baru saja pulang dari aksi sosial DPD RI di Palestina, menyampaikan pentingnya attitude calon Kepala Daerah.

“Banyak alasan mengapa masyarakat tidak memilih calon Pilkada. Di antaranya adalah attitude yang dimiliki paslon. Selain itu, penting juga membuka kesempatan lebih terbuka calon perseorangan penting untuk dikaji untuk membuka peluang lahirnya cakada potensial, terutama bagi putra daerah,” ujar Profesor Dailami.

Terkait sorotan pada kecurangan dalam Pilkada, Habib Zakaria mempertanyakan keberadaan Bawaslu.

“Kita melihat Pilkada Serentak masih diwarnai banyak kecurangan dan kewenangan Bawaslu memang dipertanyakan. Apa mungkin untuk menutupi celah hukum, pelanggaran diselesaikan di aparat penegak hukum?” tanya Habib Zakaria.

“Tantangan yang kita hadapi adalah pola pemilihan yang di beberapa daerah ternyata 100 persen memilih salah seorang paslon. Tidak ada suara tidak sah maupun yang tidak memilih karena meninggal, misalnya. Potret-potret ini yang kemudian menjadikan publik, terutama netizen melakukan controlling kuat dalam proses politik.”

Sedangkan Lia Istifhama yang akrab disapa n\Ning Lia, memberikan pandangannya tentang perlunya pengaturan maksimal syarat dukungan sebagai upaya menekan pragmatisme.

“Kita akui banyak upaya menumbuhkembangkan budaya pragmatisme maupun immediacy dalam arti persaingan politik yang tidak sehat dan menjadikan publik hanya melihat keuntungan terbanyak dalam preferensi politiknya. Dengan begitu high cost politic akan terjadi dan yang menjadi problem tentu suistanabilitas pembangunan,” ujar Ning Lia.

“Salah satu hal mendasar yang bagi saya penting sebagai usulan adalah syarat pencalonan kepala daerah, yaitu syarat maksimal dukungan agar terbuka ruang luas bagi putra daerah untuk hadir sebagai pemimpin. Hal ini bentuk keprihatinan ternyata tidak semua calon tunggal diterima di hati masyarakat,” ujar Ning Lia.