Soroti Politisasi Bansos, Neni Nur Hayati: Tak Beretika

Sebelumnya, aksi Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pada saat kampanye sangat kental dengan politisasi Bansos.
"Yang kasih bansos dan BLT siapa? Yang suka sama Pak Jokowi angkat tangan. Pak Jokowi itu PAN, dan PAN itu, Pak Jokowi, makanya kami dukung Gibran, cocok? Gibran itu siapa sih? Anaknya Pak Jokowi,” kata Zulhas yang juga Mendag itu di Kendal, akhir tahun lalu.
Sementara itu, Calon Presiden 03 Ganjar Pranowo berharap bansos tidak dijadikan sebagai komoditas politik karena sudah menjadi program pemerintah.
Menurut dia, dalam suasana politik saat ini, mudah bagi pihak tertentu untuk mengeklaim bahwa bansos merupakan jasa dari pihak-pihak tertentu.
“Kalau sekarang ada usulan bansos tambahan karena kondisi di masyarakat, ya memang membutuhkan respon pemerintah. Tapi biasanya dalam suasana politik, tahun politik seperti ini, saling klaim itu menjadi paling kuat," kata Ganjar dalam keterangan tertulis.
Hindari Personalisasi
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Kahfi Adlan Hafiz menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) seharusnya tidak boleh dilekatkan dengan citra diri politikus tertentu.
"Saya kira ini tidak boleh kita politisasi orang perorangan. Artinya tidak boleh ada citra diri sehingga ini kemudian terhindar dari kampanye, dari kebutuhan peningkatan elektoral, meningkatkan elektabilitas," terangnya.
Direktur Eksekutif DEEP Indonesia Neni Nur Hayati mengatakan maraknya aksi politisasi bansos oleh elite politik tidak beretika.
- Pram-Rano Cairkan Bansos Rp 900 Ribu untuk Penerima KLJ, KAJ, dan KPDJ
- Rano Sebut Bansos untuk Lansia-Disabilitas agar Tak Pinjam ke Bank Keliling
- Fajar Alfian Minta Maaf Atas Ucapannya kepada Simpatisan Anies
- Tebar Bansos, Aguan & Buddha Tzu Chi Perbaiki Ratusan Hunian Tak Layak di Jakarta
- Semarak Ramadan 2025, Petrokimia Gresik Tebar Bansos hingga Rp 682,5 Juta
- Genjot Upaya Kikis Kemiskinan di Jateng, Gubernur Luthfi Gelontorkan Bansos