Soroti Politisasi Bansos, Neni Nur Hayati: Tak Beretika
Sebelumnya, aksi Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pada saat kampanye sangat kental dengan politisasi Bansos.
"Yang kasih bansos dan BLT siapa? Yang suka sama Pak Jokowi angkat tangan. Pak Jokowi itu PAN, dan PAN itu, Pak Jokowi, makanya kami dukung Gibran, cocok? Gibran itu siapa sih? Anaknya Pak Jokowi,” kata Zulhas yang juga Mendag itu di Kendal, akhir tahun lalu.
Sementara itu, Calon Presiden 03 Ganjar Pranowo berharap bansos tidak dijadikan sebagai komoditas politik karena sudah menjadi program pemerintah.
Menurut dia, dalam suasana politik saat ini, mudah bagi pihak tertentu untuk mengeklaim bahwa bansos merupakan jasa dari pihak-pihak tertentu.
“Kalau sekarang ada usulan bansos tambahan karena kondisi di masyarakat, ya memang membutuhkan respon pemerintah. Tapi biasanya dalam suasana politik, tahun politik seperti ini, saling klaim itu menjadi paling kuat," kata Ganjar dalam keterangan tertulis.
Hindari Personalisasi
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Kahfi Adlan Hafiz menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) seharusnya tidak boleh dilekatkan dengan citra diri politikus tertentu.
"Saya kira ini tidak boleh kita politisasi orang perorangan. Artinya tidak boleh ada citra diri sehingga ini kemudian terhindar dari kampanye, dari kebutuhan peningkatan elektoral, meningkatkan elektabilitas," terangnya.
Direktur Eksekutif DEEP Indonesia Neni Nur Hayati mengatakan maraknya aksi politisasi bansos oleh elite politik tidak beretika.
- Sahroni Setuju KPK-Kemendagri Setop Sementara Bansos Sampai Pilkada Selesai
- KPK Peringatkan Pemprov: Setop Money Politic Berkedok Bansos!
- KPK Diminta Pelototi Mutasi Massal Camat di Jakarta Menjelang Pilkada
- Mendagri Tito Setuju Penyaluran Bansos Ditunda Selama Pilkada, Siap Terbitkan Surat Edaran
- Penyaluran Bansos Dihentikan Menjelang Pemungutan Suara Pilkada
- Ridwan Kamil-Suswono Berkomitmen Melanjutkan dan Memperluas Program Bansos