Soroti Rendahnya Capaian Imunisasi Rutin, Begini Saran Komisi IX DPR untuk Kemenkes

jpnn.com, JAKARTA - Komisi IX DPR menyoroti rendahnya capaian imunisasi rutin yang telah menjadi program Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Karena itu, sejumlah saran disampaikan saat Komisi IX DPR menggelar rapat kerja dengan Kemenkes menyikapi persoalan tersebut.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansory Siregar menyampaikan pihaknya menyarankan Kemenkes agar meningkatkan kolaborasi antarlembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan vaksin dan distribusinya.

"Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penyedia vaksin PCV, HPV dan Rotavirus untuk menjamin kontinuitas ketersediaan vaksin,” kata Ansory saat membacakan poin kesimpulan raker yang dilaksanakan Senin (22/11).

mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk meningkatkan capaian program imunisasi demi keberlanjutan program imunisasi dasar lengkap (IDL), imunisasi lanjutan (program BIAS) serta Program Imunisasi Nasional termasuk PCV, HPV, JE dan Rotavirus dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan sistem pelaporan cakupan imunisasi sesuai jadwal.

Di raker tersebut juga dibahas pelaksanaan program vaksin regular maupun perkembangan pembahasan Program Imunisasi Nasional untuk PCV, HPV, dan Rotavirus serta persiapan pelaksanaan Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 2021.

Komisi IXDPR juga mendesak Kemenkes segera merevisi SK Menteri Kesehatan Nomor HK 01.007/Menkes/449/2020 tentang Perluasan Program demonstrasi HPV 2020-2024.

“Hal ini untuk memastikan komitmen pemerintah dalam rencana perluasan program Vaksinasi HPV 2022 di provinsi dengan prevalensi tinggi dan program nasional di tahun 2023,” tegas politisi Fraksi PKS itu.

Untuk peningkatan cakupan imunisasi, Komisi IX DPR mendorong Kemenkes untuk meningkatkan sosialisasi dengan melibatkan secara intensif pemerintah daerah, organisasi profesi dan DPR.