Soroti Seleksi Calon Direksi RRI, Pengamat Pakai Frasa ‘Kolonial’
jpnn.com, JAKARTA - Proses seleksi calon Direksi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonedia (RRI) menuai sorotan. Sorotan tersebut tidak hanya persoalan link pendaftaran yang tidak dapat diakses publik tetapi juga terkait syarat minimal usia 40 tahun.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai Direksi RRI ke depan membutuhkan kehadiran sosok usia produktif tinggi atau disebut dengan istilah milenial, sehingga minimal dibatas usia 35 tahun.
“Kalau Direksi RRI lebih didominasi kolonial (red-istilah tua) sudah terbayang masa depannya ya begini-begini saja. Tanpa generasi milenial diposisi direksi, RRI akan sulit berkembang,” kata Trubus, Rabu (10/11/2022).
Lebih jauh, Trubus mengungkapkan perkembangan teknologi yang begitu pesat telah mendorong terjadinya digitalisasi di semua aspek kehidupan, termasuk dunia kerja.
Oleh karena itu, terang dia, diperlukan kaum milenial yang mempunyai fleksibilitas untuk memberikan banyak ide yang inovatif ke depannya agar seluruh siaran RRI dapat dinikmati oleh anak muda.
‘Selain unggul dari sisi produktif sesuai perkembangan zaman, kepemimpinan generasi milenial profesional juga akan lebih efektif mengubah kebiasaan buruk birokrasi karena memiliki keberanian dan sisi independen yang terukur," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengaku kaget. Terlebih pihaknya juga belum diberitahu terkait sudah dibukanya pendaftaran seleksi calon Direksi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI).
“Saya belum tahu, dan tidak diberi tahu,” ujar Abdul Kharis, Selasa (9/11/2021).
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyoroti proses seleksi calon Direksi RRI dengan menggunakan frasa kolonial.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online