Soroti Soal PSU Pilkada 2024, Wamendagri Bilang Begini

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyoroti pemungutan suara ulang (PSU) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Menurutnya laporan yang diterima pelaksanaan PSU di sejumlah daerah berjalan dengan baik.

Bima juga menyatakan belum menerima laporan yang mengkhawatirkan terkait pelaksanaan (PSU) Pilkada 2024.

"Belum ada laporan-laporan yang mengkhawatirkan. Sejauh ini masih lancar," ujar Bima dalam keterangannya, Minggu (7/12).

Dia membeberkan, sejumlah daerah di Indonesia yang melaksanakan PSU tidak menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, baik dari sisi pelaksanaan maupun keamanan.

Menurutnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hanya memfasilitasi segala kebutuhan terkait agenda tersebut.

Lebih lanjut Bima mengatakan pengawasan sepenuhnya ada di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sehingga posisi pemerintah hanya untuk mendukung segala sesuatu yang dibutuhkan.

"Sudah ada mekanismenya dan Bawaslu yang mengawasi, jadi Kemendagri hanya memfasilitasi pengamanannya, ada linmas, kemudian di wilayah juga mengawasi, tetapi tentu fungsi pengawasannya ada di Bawaslu," ujar Wali Kota Bogor Periode 2014-2019 dan 2019-2024 itu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya mengatakan sebanyak 496 tempat pemungutan suara (TPS) melakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pilkada 2024.

Jumlah itu terbagi atas 149 TPS akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU), 242 TPS pemungutan suara susulan (PSS), dan 102 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL).

Anggota KPU RI Iffa Rosita mengatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) paling lambat dilaksanakan pada Jumat, 6 Desember 2024.

"Semoga tidak ada penambahan PSU lagi mengingat PSU paling lambat dilaksanakan 6 Desember," kata Iffa, Rabu (4/12). (Antara/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru: