Soroti Tambang Galian C di Palu dan Donggala, ART: Merusak Lingkungan
jpnn.com - Anggota DPD RI dapil Sulawesi Tengah (Sulteng) Abdul Rachman Thaha (ART) menyoroti aktivitas pertambangan galian C di jalan poros Palu-Donggala yang dinilai merusak lingkungan.
Abdul menilai aktivitas tambang galian C itu perlu dikoreksi dan diawasi dari tiga aspek, pertama terkait lingkungan karena perusahaan yang beroperasi tidak melakukan penghijauan kembali.
"Bukit atau gunung itu adalah pasak bagi bumi yang seharusnya dijaga dan ada upaya pelestarian ketika melakukan aktivitas di atasnya," ucapnya di Palu, dikutip dari siaran pers, Rabu (13/12).
Namun, dari pengamatannya di lapangan, sepanjang daerah Watusampu sampai Loli, Abdull tidak melihat aktivitas tambang galian C yang dibarengi pelestarian alam.
"Investor terus mengeruk saja, tetapi tidak ada timbal balik dari segi penghijauan," kata senator yang beken disapa dengan inisial ART itu.
Aspek kedua terkait dengan dana corporate social responsibility (CSR) dan pajak perusahaan galian C yang beroperasi di sepanjang Watusampu dan Loli.
Dari data yang diperoleh ART, dana CSR dari sejumlah perusahaan tidak tepat sasaran karena tidak diterima masyarakat,
tetapi diduga masuk ke kantor-kantong oknum tertentu.
Oleh karena itu, dia meminta kebocoran dana CSR yang seharusnya dinikmati masyarakat itu ditelusuri oleh pihak terkait. Dia bahkan mendorong aparat penegak hukum mengusut pajak perusahaan galian C di sana.
Anggota DPD RI dapil Sulteng Abdul Rachman Thaha (ART) menyoroti galian C di Palu dan Donggala yang tidak cuma merusak lingkungan, tetapi juga merugikan warga.
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen Mulai Tahun Depan, Ini Saran Pengamat untuk Pemerintah
- Santri NU Sulteng Gabung Berani Gaspoll, Dukung Anwar-Reny Pemimpin yang Diinginkan Rakyat
- Waspada Efek Luar Biasa dari Kenaikan PPN 12 Persen
- Pilgub Sulteng Sengit: Anwar Hafid Melemah, Ahmad Ali Menguat
- PPN 12 Persen Tidak Berpihak kepada Rakyat, Tolong Dibatalkan