Soroti TKW Diperkosa, Prabowo Sindir Pemerintah
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan Indonesia seharusnya tidak perlu bermasalah dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) dan tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri jika pemerintah memperhatikan seutuhkan nasib pekerja. Hal ini disampaikan Prabowo saat menjadi jurkam di DPC Bandung, Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Jawa Barat, Jumat (4/4).
"Kenapa TKW kita bisa diperkosa, mereka dipancung di luar, karena mereka tidak bisa dapat pekerjaan yang lebih baik di Indonesia," ujar Prabowo.
Prabowo menyebut selama ini sudah sekitar Rp 1.000 triliun aset negara yang menjadi hak rakyat hilang oleh tangan-tangan pejabat yang disebutnya sebagai maling. Menurutnya, banyak oknum menteri, pejabat negara, kepala daerah, dan anggota dewan yang mudah dibeli bangsa asing sehingga aset-aset negara yang harusnya dijaga perlahan menghilang. Akibatnya, aset yang harusnya dikelola pekerja dalam negeri, ujarnya, jatuh ke tangan perusahaan-perusahaan asing.
"Rp 1.000 triliun kita hilang oleh maling. Apa mau hilang terus. Saya ngomong begini tentu tidak dimuat media massa. Saya tidak punya televisi, tidak ada koran. Tapi jika ingin selamatkan bangsa ini, pilih Gerindra," tegas Prabowo.
Prabowo mengklaim partainya akan mengangkat derajat masyarakat miskin melalui pendidikan jika terpilih dan menang dalam Pemilu nanti.(flo/jpnn)
JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan Indonesia seharusnya tidak perlu bermasalah dengan tenaga kerja Indonesia
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Lihat, Sikap Mayor Teddy Saat Prabowo Memperkenalkannya ke Joe Biden
- Arogansi Ivan Pengusaha yang Suruh Siswa Menggonggong Berujung Bui, Ini Pelajaran!
- BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Integritas untuk Hadapi Kecurangan & Penyimpangan
- BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Integritas dan Pengelolaan Risiko Demi Cegah Kecurangan
- Pengusaha yang Suruh Siswa Menggonggong Punya Kedekatan dengan Aparat? Kombes Dirmanto: Jangan Digiring
- 59 Menteri & Wamen Kabinet Merah Putih Sudah Lapor LHKPN