Sosialisasi 4 Pilar MPR di Cianjur, Gus Jazil: Pemimpin Harus Berpihak Pada Rakyat
jpnn.com, CIANJUR - Sekitar pukul 09.00 WIB, ratusan warga Sukanagara, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 3 September 2020, mulai berdatangan di Wana Wisata Alam, d’Reungit Forest.
Kehadiran mereka untuk mengikuti Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih popular disebut dengan 4 Pilar MPR.
Kehadiran Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dan anggota MPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yakni Neng Eem Marhamah Zulfa dan Cucun Ahmad Syamsurijal dalam acara itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang berada di sana. Kedatangan mereka disambut antusias dengan kesenian tradisional Sisingaan.
Jazilul Fawaid dan Cucun Ahmad, diarak dan dinaikkan Sisingaan menuju ke panggung tempat sosialisasi.
Di hadapan ratusan peserta sosialisasi, Jazilul Fawaid mengatakan dirinya merasa senang bisa hadir di tengah masyarakat Sukanagara.
“Apalagi berada di bawah pohon-pohon pinus dengan hawa yang adem,” ujar politikus PKB itu.
Kehadiran dirinya ke daerah yang masuk wilayah Cianjur tengah itu untuk melaksanakan tugas MPR, yakni menyosialisasikan 4 Pilar. “Kami datang ke sini untuk melakukan sosialisasi dan menguatkan 4 Pilar,” tuturnya.
Pria yang akrab dipanggil Gus Jazil itu memaparkan bila dalam agama Islam ada Rukun Islam dan Rukun Iman maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita memiliki juga rukun.
Gus Jazil memaparkan bila dalam agama Islam ada Rukun Islam dan Rukun Iman maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita memiliki juga rukun.
- Di Silaknas ICMI, Muzani: Prabowo Ratusan Kali Ingatkan Bahaya Perpecahan Bagi Bangsa
- Soal Pilkada Disebut Berongkos Mahal, Deddy PDIP: Jangan Menyalahkan Rakyat
- Waka MPR Ajak Komunitas Peduli Lingkungan Kolaborasi Atasi Perubahan Iklim
- Ibas: Toleransi, Kasih Sayang, dan Kesehjahteraan Bisa Tangkal Radikalisasi
- Lestari Moerdijat Harap Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Harus Segera Ditindaklanjuti
- Hadiri HUT ke-60 Golkar, Bamsoet Apresiasi Prabowo Dukung Perubahan Sistem Demokrasi