Sosialisasikan Hak Kedewanan, Ketua MKD Ingatkan Penegak Hukum Pahami Imunitas

"Selama ini sudah berjalan, mudah-mudahan dengan pertemuan ini bisa lebih baik," ujar Adang.

Adapun poin keempat MoU itu ialah soal polisi dan jaksa menyerahkan berbagai dugaan pelanggaran hukum legislator kepada MKD dan Badan Kehormatan DPRD apabila perkaranya terkait pelaksanaan tugas. 

"Poin kelima, menjelang konstelasi politik, politik akan menjadi ruang menyuburkan manuver politis, dengan demikian, melalui seminar ini ada kesepakatan untuk bekerja sama menjaga imunitas wakil rakyat secara profesional dan proporsional," kata Adang.

Imron Amin dalam acara sosialisasi itu mengatakan sebenarnya tugas MKD pada penyelesaikan kasus yang berkaitan dengan kedewanan.

Legislator Partai Gerindra itu mengungkapkan MKD pernah menyelesaikan kasus sebelum perkaranya melebar ke ranah hukum.

Imron memisalkan langkah MKD meminta klarifikasi Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santosa yang menyebut ada anggota Komisi III DPR mengintervensi penanganan kasus Ferdy Sambo.

Menurut Imron, MKD bisa menyelesaikan isu yang digulirkan IPW itu bisa selesai tanpa harus ke ranah hukum.

"Kami lakukan klarifikasi, kalau memang ada siapa yang Anda sebut, kalau tidak, kenapa Anda sebut anggota DPR RI. Jadi, sebelum proses pemanggilan, kami panggil lebih dahulu," katanya.(ast/jpnn.com)