Sosiolog: Nadiem Makarim Sudah Bagus, Masalahnya di Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Pemilihan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dianggap sudah tepat. Hanya saja, kebijakan Nadiem yang berlatar belakang ekonom digital belum siap untuk diterapkan seorang presiden seperti Joko Widodo alias Jokowi.

Sosiolog dari Universitas Indonesia Tamrin Amal Tomagola mengatakan bahwa Presiden Jokowi terlihat mengedepankan perbaikan di sektor sumber daya manusia (SDM) dalam rangka menghadapi persaingan global ihwal 4.0 dan 5.0.

Namun, Tamrin melihat Presiden Jokowi belum menyiapkan aturan pendidikan dan ekonomi yang relevan dengan 4.0 dan 5.0, khususnya dengan kualifikasi keilmuan Nadiem.

"Yang belum benar itu adalah pada saat Jokowi menaruh Nadiem di situ, dia belum mengubah kebijakan ekonomi yang dasarnya dari ekstraktif ke produktif. Karena mesti nyambung antara apa yang mau dihasilkan oleh Nadiem dengan kebijakan ekonomi pemerintah yang memang mengarah ke situ," kata Tamrin dalam acara rilis Lembaga Survei Indonesia dengan tema Tantangan Intoleransi dan Kebebasan Sipil Serta Modal Kerja Pada Pemerintahan Periode Kedua Jokowi di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (3/11).

Tamrin menganggap kualifikasi Nadiem sudah tepat untuk menciptakan SDM Indonesia yang siap menghadapi ekonomi masa depan. "Nadiem itu sudah benar ditaruh di situ karena dia tahu tentang ekonomi masa depan. Yang terpengaruh dengan 4.0 dan 5.0 itu," jelas dia.

Di sisi lain, Tamrin juga menilai misi Presiden Jokowi sama seperti Soeharto yang fokus pada pembangunan infrastruktur. Jokowi, kata Tamrin, pada periode kedua ini juga menekankan konsentrasi ekonomi dengan dibarengi stabilitas hukum.

"Sehingga tidak boleh ada gangguan stabilitas ekonomi. Tetapi sebenarnya yang jadi duduk perkara dengan ekonomi sebenarnya bukan di situ. Duduk perkaranya ekonomi yang dikembangkan Jokowi masih ekonomi ekstraktif bukan ekonomi produktif," jelas Tamrin.

Menurut dia ekonomi ekstraktif pernah dilakukan saat Orde Baru. Seharusnya, untuk tantangan saat ini, Presiden Jokowi harus mengedepankan ekonomi produktif.