Sosiolog Ungkap Dampak Buruk Judi Online, Bisa Terjadi Disorientasi di Keluarga
Oleh karena itu, menurut Abdi, perlu penguatan kontrol sosial bekerja sama dengan masyarakat di berbagai level.
Di level keluarga (fungsi edukasi), di level komunitas butuh sosialisasi melalui ruang-ruang pertemuan masyarakat seperti RT/RW, forum-forum keagamaan, dan sekolah.
"Di level negara berupa penegakan hukum dan pemberantasan judi online," ujar Abdi.
Presiden Joko Widodo sudah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online.
Satgas Judi Online dipimpin Menko Polhukam Hadi Tjahjanto. Sedangkan anggota terdiri dari unsur Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Sekretariat Kabinet, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Selain itu, juga ada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BSSN, kejaksaan, kepolisian, dan OJK.
Pemerintah di beberapa daerah juga membentuk Satgas Judi Online agar upaya pemberantasan judi online makin efektif. (flo/jpnn)
Disorientasi nilai keluarga berupa pembenaran nilai-nilai buruk judi online seperti pembenaran jalan pintas, kecanduan, tidak rasional.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ajak Masyarakat Memerangi Judi Online, Menkominfo Beri 9 Trik Ini
- 4 Jurus dari Menkominfo Budi Arie untuk Menghindari Judi Online
- Pengakuan Eks Pemain Judi Online: Menang Hanya Seratus Juta, tetapi Ruginya Rp 1 Miliar
- Menteri PAN-RB Terbitkan Surat Edaran, ASN Wajib Baca
- Kemenkominfo Sebut Kesenangan yang Ditawarkan Judi Online Hanya Kebohongan
- Menkominfo: Kami Telah Menututp Akses 3,4 Juta Konten Judi Online