Sosok Ketua Umum Kadin Indonesia Harus Mendapat Dukungan Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar Sarasehan bertema “Dinamika Ekonomi 2024 dan Optimisme Masa Depan Indonesia” di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2024).
Hadir dalam sarasehan ini adalah ketua umum ataupun pengurus Kadin Provinsi, sejumlah asosiasi atau Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia, para pengusaha nasional serta mantan ketua umum dan mantan pengurus Kadin Indonesia.
Dalam sarasehan kali ini, Kadin Provinsi dan ALB Kadin Indonesia menegaskan Ketua Umum Kadin Indonesia harus sosok yang mendapat dukungan Pemerintah.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyatakan sangat optimistis dengan kepemimpinan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia 2024-2029.
“Clear banget bahwa ke depannya yang harus memimpin jelas mempunyai rekam jejak yang sudah proven dan harus mendapat dukungan Pemerintah, apapun yang terjadi. Kadin enggak bisa hanya berdiri (sendiri) begitu saja,” ujar Shinta.
Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association Carmelita Hartoto menyatakan Kadin di bawah Anindya lebih berperan dari sebelum-sebelumnya. Buktinya, Anindya sukses menghadirkan para menteri dalam sarasehan.
“Dengan membawa beberapa menteri, ini kami berharap kedekatan Kadin dengan Pemerintah menjadi lebih (baik lagi),” ucapnya.
Sementara, Ketua Umum DPP Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Nita Yudi menekankan, kemitraan antara Kadin dan Pemerintah harus terbangun.Menurut dia, pihak swasta harus berkolaborasi dengan Pemerintah.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie bersama Menko Airlangga saat Sarasehan bertema Dinamika Ekonomi 2024 & Optimisme Masa Depan Indonesia.
- Perkuat Hubungan Dua Negara, Mohsein Saleh Al Badegel Pertemukan Bamsoet & KADIN Saudi
- Pemerintah Perlu Mengambil Langkah Konkret Untuk Mendorong Masuknya Arus Investasi Asing
- Dukung Pemerintah, Kadin Merenovasi 500 Rumah tidak Layak Huni
- Pemerintah Diminta Cabut Moratorium Pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Timur Tengah
- KADIN Dorong Pemanfaatan e-Signature dan Perjelas Status Hukum dalam Layanan Kenotariatan
- Pemerintah Siapkan Retret Gelombang Kedua untuk Kepala Daerah