SP3 Sjamsul Nursalim Cacat Hukum

JAKARTA – Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus BLBI Sjamsul Nursalim kembali dipersoalkan. Kali ini landasan hukum yang digunakan, yakni Inpres Nomor 8 Tahun 2002 tentang Release and Discharge, dinilai bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi. ”Inpres nomor 8/2002 bertentangan dengan sejumlah aturan hukum, seperti Undang-Undang 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegas Marwan Batubara, anggota DPD, di Kejaksaan Agung, Senin (22/9).

Selain itu, inpres itu dinilai tidak sesuai dengan Tap MPR No. IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Pernyataan Marwan tersebut disampaikan ketika bersama sejumlah tokoh mendatangi Kejagung untuk mendesak dibukanya kembali kasus BLBI Sjamsul Nursalim yang telah di-SP3 karena mendapat surat keterangan lunas (SKL).

Beberapa tokoh itu, antara lain, Ade Daud Nasution, Dradjad Wibowo, dan Adhie Massardi. Mereka diterima oleh Kapuspenkum Jasman Pandjaitan dan Direktur Penuntutan pada JAM Pidsus T. Manullang. Marwan menjelaskan, dalam pasal 4 UU 31/1999 disebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus tindak pidana seseorang.  Menyangkut Tap MPR, upaya pemberantasan korupsi dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu.  ”Kejaksaan tidak bisa sembunyi (tidak membuka kasus BLBI, Red) hanya dengan SKL,” katanya.

Senator asal DKI Jakarta itu lantas menyebutkan putusan majelis hakim PN Jaksel terhadap gugatan praperadilan SP3 Sjamsul Nursalim yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Dalam putusannya disebutkan, SP3 Sjamsul Nursalim tidak sah karena Sjamsul belum memenuhi semua kewajibannya kepada negara meski telah mengantongi SKL. ”SKL bisa batal bila ada kewajiban yang belum dibayar. Apa kejaksaan masih punya nurani atau tidak untuk selesaikan ini,” tambah Ade Daud.