SPBU Bandel Bakal Ditindak Tegas
jpnn.com, BEKASI - Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar (Disperindagpas) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi bakal melakukan tera ulang Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Metrologi terhadap 66 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Kabupaten Bekasi.
Langkah ini dilakukan untuk menanggapi banyaknya pengaduan masyarakat yang mengeluhkan tidak pasnya takaran dari SPBU.
Kabid Perdagangan pada Disperindagpas Kabupaten Bekasi, Mulyadi mengatakan, sesuai Peraturan Daerah (Perda) No 1 tahun 2017, Pemerintah Daerah melalui dinas terkait wajib melakukan tera ulang kepada SPBU setiap satu tahun sekali.
“Sesuai Perda No 1 tahun 2017, satu nosel di SPBU dikenakan retribusi Rp 131.500, dan itu dilakukan setahun sekali,” terangnya.
Menurut dia, jika ada SPBU yang terbukti saat ditera ulang mengurangi takaran, pihaknya akan mengambil langkah tegas dengan melakukan pemberian sanksi, mulai dari pencabutan izin hingga penutupan sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau ada SPBU yang terbukti melakukan kecurangan, sanksinya bisa berupa penutupan dan pencabutan izin,” tandas Mulyadi. (dho/pj/gob)
Kecurangan SPBU tampaknya sudah mulai menjalar, pasalnya tak sedikit masyarakat yang mengadukan takaran SPBU yang tak sesuai.
Redaktur & Reporter : Yessy
- Usut Kasus Digitalisasi SPBU, KPK Periksa Bos PT Andhisakti Solusi Komputindo
- Terkait Pemanggilan Beberapa Pekerja, Pertamina Patra Niaga: Hanya Sebagai Saksi
- Menteri BUMN Dukung Strategi Pertumbuhan Ganda Pertamina
- Usut Kasus Digitalisasi SBPU, KPK Periksa Bos PT Pins hingga LEN Indonesia
- Bambang Komisi XII Anggap Suplai BBM Selama Nataru Lancar, Tidak Ada Kendala
- Luncurkan Green Movement UCO, Pertamina Patra Niaga Ubah Minyak Jelantah Jadi Biofuel