SPIN: Jokowi Luncurkan Kartu Sakti karena Infrastruktur Gagal
jpnn.com, JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memamerkan tiga kartu sakti ditengarai sebagai pengakuan pemerintah atas kegagalan proyek infrastruktur.
Direktur Survey and Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara menjelaskan, Kartu Pra Kerja, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga jenjang kuliah berkaitan erat dengan proyek infrastruktur pemerintahan Jokowi yang belum mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.
"Tiga kartu baru. Satu kartu pra pekerja, pengangguran nanti digaji. Itu menunjukkan bahwa ada kegagalan pembangunan infrasfruktur," katanya dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta, Kamis (7/3).
BACA JUGA: PDI Perjuangan Sebut 3 Kartu Sakti Hasil Blusukan Jokowi, Beda dengan Prabowo
Diketahui, pada 27 Desember 2018 sampai 8 Januari 2019 lalu, SPIN melakukan survei terhadap 1.213 responden di seluruh Indonesia. Salah satu yang ditanyakan yakni terkait tiga hal yang paling dikhawatirkan masyarakat belakangan ini.
Hasilnya, persoalan lapangan kerja dan pengangguran menempati urutan teratas dengan 68 persen, disusul naiknya harga kebutuhan pokok 64 persen, serta korupsi 52 persen.
Berdasarkan survei itu, ditekankan Igor bahwa masyarakat menilai pemerintahan Jokowi lebih memilih pembangunan infrastruktur dibanding perbaikan ekonomi.
"Misalnya menciptakan lapangan pekerjaan menjadi stabilitas harga bahan pokok itu jauh lebih dominan jawabannya," pungkasn Igor. (rmol)
Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memamerkan tiga kartu sakti ditengarai sebagai pengakuan pemerintah atas kegagalan proyek infrastruktur.
Redaktur & Reporter : Adil
- Agung Sebut Pilkada Jateng Jadi Ajang Pertarungan Efek Jokowi vs Megawati
- Ikuti Arahan Jokowi, Pujakesuma Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada DKI
- KPK Cecar Ipar Jokowi terkait Pengaturan Lelang di Kemenhub
- Tanggapi Dukungan Jokowi Kepada Ridwan-Suswono, Syafrudin Budiman: Tanda-Tanda Kemenangan
- Pilkada Landak: Kaesang Sebut Heri-Vinsesius Didukung Jokowi & Prabowo
- Riyono Komisi IV: Kenaikan PPN Bertentangan dengan Spirit Ekonomi Pancasila