Spirit Ekonomi Mandiri JK-Win dan Mega-Pro Bersaing
Senin, 25 Mei 2009 – 21:40 WIB

Spirit Ekonomi Mandiri JK-Win dan Mega-Pro Bersaing
Komitmen pemerintah Di sektor migas, sejumlah persoalan di era pemerintahan SBY-JK masih tersisa.Di antaranya, kebijakan pemerintah menyerahkan Blok Cepu kepada ExxonMobil (Amerika Serikat). Kebijakan ini potret pro kepentingan kapitalis raksasa negeri Paman Sam. Bahkan dicurigai adanya intervensi pemerintah Amerika Serikat.
Bukan itu saja, penjualan hasil eksploitasi gas di Blok Tangguh, China dan Korea Selatan. Harga gas yang dijual kepada China dinilai terlalu murah, karena dijual hanya USD 3,4 per MMBTU dan USD 3,8 per MMBTU. Padahal, dibandingkan kilang lain, harga mencapai USD 20 dolar per MMBTU pada harga minyak USD 110 per barel.
Proyek gas Tangguh, Papua dikerjakan konsorsium yang dipimpin perusahaan migas asal Inggris, BP Plc. Adalagi blok D-Alpha Natuna perkiraan kandungan gas 46 TCF (Triliun Cubic Feet). Di mana, perolehan pemerintah sangat tidak wajar dari eksplorasi ExxonMobil yang sudah berlangsung 25 tahun lebih.
"Potensi alam yang luar biasa harusnya bisa jadi modal kemandirian ekonomi nasional. Sekarang tinggal duet kepemimpinan nasional mana yang terpilih nanti. Boleh saja pemodal asing masuk, tapi jangan sampai menabrak konstitusi. Sebab, yang sekarang ini banyak rambu- rambu konstitusi ditabrak pemerintah sendiri ketika kepentingan pemodal asing masuk," tegas Revrisond.
JAKARTA- Ekonomi nasional belum sepenuhnya bisa lepas dari bantuan dana asing. Hanya saja, pemimpin ke depan yang dipilih pada pilpres mendatang,
BERITA TERKAIT
- Soal Ganti Wapres, PSI Minta Para Purnawirawan Hormati Kedaulatan Rakyat
- Hasil PSU Pilkada Siak Digugat, Bahlil: Golkar Kawal Kemenangan Afni-Syamsurizal
- Ketum Golkar soal Pilkada Siak 2024: Perempuan Muda Menang 2 Kali, Luar Biasa, Wajib Dikawal
- SCL Taktika Paparkan Hasil Quick Count Aulia-Rendi
- Ini Respons Ketua MPR Ahmad Muzani soal Usulan 3 April jadi Hari NKRI
- Bawaslu Sebut PSU Pilkada Serang Berjalan Lancar Meski Ada OTT Pelaku Politik Uang