SPP Gratis untuk Seluruh Siswa SMA / SMK Negeri di Jatim

Dengan begitu, diharapkan komitmen antara pemerintah dan kepala sekolah bisa berjalan berseiring. Terutama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan kata lain, sekolah juga harus semakin berbenah untuk meningkatkan kualitasnya. Apalagi, ada juga dana BOS dari pemerintah pusat.

Sebelumnya, alih wewenang SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi dimulai pada Januari 2017. Yakni sesuai dengan UU no 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pengelolaan pendidikan menengah SMA/SMK oleh provinsi itu ternyata berdampak pada terhentinya program pendidikan gratis di sejumlah daerah.

Meski begitu, peluang untuk memberikan layanan pendidikan gratis sebenarnya masih terbuka pada saat itu. Yakni, melalui sinergi antarpemerintah daerah. Misalnya, Pemkot Batu dengan besar hati melimpahkan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi.

Bahkan, pasca-penetapan SE gubernur tentang besaran SPP per daerah, Pemkot Batu bersedia memberikan bantuan operasional sekolah (BOS) daerah sesuai ketentuan dari provinsi.

Langkah itu memang disesuaikan dengan kekuatan anggaran dari masing-masing kabupaten/kota. Meski begitu, ada juga daerah yang was-was terkait langkah sinergi antarpemerintah daerah tersebut. Terutama terkait ada atau tidaknya regulasi yang mengatur. Sehingga, langkah sinergi bantuan memunculkan polemik tersendiri.

Kini, di era kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Elestianto Dardak, pendidikan gratis kembali digulirkan.

Bahkan, bukan hanya gratis, tapi juga berkualitas alias tistas. Dari anggaran pendidikan Jatim sebesar Rp 12 triliun pada 2019, sebanyak Rp 1,8 triliun dialokasikan untuk program tistas. (puj)