SPPI Dorong Badan Legislasi DPR Segera Revisi UU Pos

jpnn.com, JAKARTA - Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) mendorong Badan Legislasi (Baleg) DPR RI segera merevisi UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Pasalnya, keberadaan UU Pos sangat liberalis dan kapitalis sehingga merugikan karyawan dan negara.

“Hal ini merugikan PT Pos Indonesia sebagai BUMN dan juga merupakan karyawan PT Pos itu sendiri,” kata Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Pos Indonesia (DPP SPPI) Jaya Santoso usai bertemu Badan Legislasi DPR di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11).

Menurut Jaya Santoso, sesungguhnya SPPI mendorong agar dilakukan perubahan terhadap seluruh isi UU Pos karena merugikan karyawan dan negara.

Jika tidak dapat mengubah semua isi UU Pos, menurut Jaya, pihaknya mengusulkan sejumlah pasal agar mendapat prioritas untuk direvisi. Di antaranyaPasal 1, Pasal 15, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 50 dan Pasal 51 UU Pos.

“Dari semua pasal yang diusulkan untuk dilakukan perubahan maka yang prioritas adalah Pasal 51 UU Pos yakni penyehatan perusahaan,” katanya.

Untuk diketahui, Pasal 51 UU 38/2019 menyebutkan: “Untuk mempersiapkan badan usaha milik negara dalam menghadapi pembukaan akses pasar, perlu dilakukan upaya penyehatan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.”

Menurut Jaya, dalam pasal 51 tersebut tidak diatur mengenai pihak yang bertaanggung jawab untuk melakukan penyehatan terhadap PT Pos.

Setelah 24 tahun UU Pos berjalan, menurut Jaya, ada 43.003 orang karyawan Pos yang masuk bekerja saat PTT sampai dengan Perum Pos dan Giro baik yang telah pensiun maupun yang masih aktif saat ini masih berstatus Pegawai Negeri Sipil dan belum pernah di PHK sebagai PNS tetapi tidak pernah menerima hak dan benefit/remunerasi sebagai PNS/ASN hingga saat ini.