SPS Desak Hapus Bea Masuk Kertas
Rabu, 19 Agustus 2009 – 21:50 WIB

SPS Desak Hapus Bea Masuk Kertas
JAKARTA-Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) meminta kepada pemerintah untuk menghapus bea masuk (BM) kertas dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk-produk pers.Anggota Dewan Pers Bambang Harymurti menerangkan, penghapusan BM kertas dan PPN untuk produk pers merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap industri surat kabar. Selain itu, hal ini juga merupakan langkah pemerintah dalam mendukung industri kreatif karena dalam hal ini press merupakan salah satu industri kreatif. Di tempat terpisah, menanggapi masalah tuntutan SPS tersebut, Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan RI Ardiansyah Parman menjelaskan, kebijakan penetapan BM bukan merupakan wewenang dan tanggung jawab Depdag meski ketika merancang kebijakan tersebut pihaknya diikutsertakan.
Dikatakan, pihaknya sangat berharap pemerintah juga memberikan dukungan kepada toko buku karena hingga saat ini toko buku merupakan salah satu sarana marketing, di mana selama ini masih banyak kebijakan pemerintah yang menghambat pertumbuhan toko buku.
Baca Juga:
“Tidak perlu membuat buku dengan ratusan halaman untuk memacu kreatifitas, tapi buat kebijakan yang mendorong toko buku tumbuh itu sudah cukup,”terangnya di dalam seminar tentang Masa Depan Pers Indonesia, Tantangan Ekonomi, Politik, Ekonomi di Jakarta, Rabu (19/8)
Baca Juga:
JAKARTA-Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) meminta kepada pemerintah untuk menghapus bea masuk (BM) kertas dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk
BERITA TERKAIT
- TNI Masuk Kampus, Legislator PDIP: Perguruan Tinggi Bukan Medan Pertempuran
- Didukung Dedi Mulyadi hingga Wamendikdasmen, BPN Justru Kalah Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung
- Tokoh Masyarakat Papua Dukung Aparat Tindak Tegas OPM
- Aktivis KNPI Jakarta David Hamka Minta Gubernur Pramono Optimalkan Peran Pemuda Cegah Tawuran
- Waspada Hujan Hari Ini di Sejumlah Wilayah di Indonesia
- 5 Berita Terpopuler: Revisi UU ASN Mengubah Sesuatu, Ada Pasal yang Dipersoalkan, Honorer R2/R3 Keburu Pensiun