Sri Mulyani Bekukan Izin 676 Importir di Batam
jpnn.com, BATAM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menindak tegas para wajib pajak yang tak membuat surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) selama program tax amnesty.
Hasilnya, sedikitnya 676 importir terdeteksi tak membuat surat pemberitahuan pajak (SPT). Tak main-main, izin impor 676 importir tersebut pun langsung dibekukan.
Bahkan Ditjen Bea Cukai juga telah memblokir izin 30 perusahaan gudang berikat yang tidak menyampaikan SPT.
Tak hanya itu, Ditjen Bea Cukai juga telah memblokir izin impor 9.568 perusahaan yang tidak melakukan impor selama 12 bulan.
Ditjen Bea Cukai juga sudah mencabut izin 50 perusahaan penerima fasilitas gudang berikat serta 88 penerima fasilitas kawasan berikat.
Nah, dari perusahaan-perusahaan yang izin impornya dibekukan dan dicabut itu, ternyata ada beberapa perusahaan dari Batam.
Hal ini dibenarkan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan (Kabid P2) KPU BC BP Batam, Mujayin. "Iya ada importir berisiko tinggi yang tidak menyampaikan SPT Pajak Kepada Ditjen Pajak," ujar Mujayin kepada Batam Pos, Selasa (5/4).
Namun Mujayin belum bisa membuka data-data importir asal Batam yang izin impornya dibekukan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menindak tegas para wajib pajak yang tak membuat surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) selama program tax
- Penjelasan Polisi Terkait Kronologi Bentrokan Warga dengan Pekerja di Rempang Galang Batam
- Penyesuaian Tarif PPN 12% Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Rakyat
- Puluhan Juru Parkir Liar di Kota Batam Ditertibkan Polda Kepri
- Tahanan Ditemukan Tewas Tergantung di Rutan Kejari Batam, Petugas Dengar Ada Teriakan
- Polda Riau Sita 4 Apartemen Senilai Rp 2,1 Miliar di Batam, Salah Satunya Milik Bang Uun
- 2.913 Peserta Siap Ikuti Seleksi Kompetensi PPPK di Batam