Sri Mulyani Pasang Foto di Bantuan Hand Sanitizer, Komnas HAM: Tidak Etis
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Nasional Hal Asasi Manusia (Komnas HAM) menyarankan kepada para pejabat pemerintah agar tidak memasang foto saat memberi bantuan.
Ini seperti kasus hand sanitizer Kemensos berstiker Bupati Klaten Sri Mulyani. Menurut Komisioner Pengkajian dan Penelitian Covid-19 Komnas HAM RI, Choirul Anam, hal tersebut tidak etis dan bisa menciderai solidaritas masyarakat.
Karena itu, Komnas HAM mengharapkan agar pemberian dalam bentuk apapun tidak boleh ada foto karena dinilai kurang etis dan tidak baik.
"Jadi memasang foto pejabat-pejabat itu menurut kami dalam konteks gerakan penanganan ini itu tidak etis," ungkap Anam dalam video konferensi.
Anam menyarankan, stiker yang dipasang pada bantuan sosial sebaiknya berupa anjuran untuk tetap di rumah.
Sebab, kata Anam, hal itu jauh lebih terhormat dibanding memasang foto pejabat publik yang sarat akan muatan politik.
"Harusnya, kalau memang mau ngasih bantuan sosial dan sebagainya, di kardusnya atau di kotaknya atau di bungkusnya kasihlah tagline bersama-sama, soal kerja di rumah, beribadah di rumah dan kesehatan adalah kebutuhan kita bersama, itu jauh lebih terhormat daripada ngasih foto," tegasnya.
Menurut Anam, tindakan tersebut bisa mencederai gerakan solidaritas di masyarakat.
Komnas HAM menganggap pemasangan foto pejabat pemerintah seperti Sri Mulyani di bantuan hand sanitizer bisa mencederai gerakan solidaritas di masyarakat.
- Komnas HAM: Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri Harus Tetap Dijaga
- PPN 12 Persen untuk Barang Mewah, Ini Penegasan Sri Mulyani
- Anak Buah Sri Mulyani Klaim Kondisi Perkonomian Indonesia Tetap Stabil jika PPN 12 Berlaku
- Komnas HAM Soroti Soal PSN di Papua, Minta Pemerintah Lakukan Hal ini
- Buntut PPN 12 Persen, Pemerintah Bebaskan PPH ke Pekerja Padat Karya
- Ternyata Daging hingga Listrik Kena PPN 12 Persen, Begini Kriterianya