Begini Strategi Sri Mulyani Agar APBN Enggak Ngos-ngosan Genjot Ekonomi 2023
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pertumbuhan ekonomi 2023 tidak akan bergantung pada APBN.
Pemerintah akan menyusun APBN 2023 dengan memperhatikan ancaman pandemi serta tantangan-tantangan baru seperti inflasi global.
Sri Mulyani menyebut pemerintah bakal mendorong non-APBN untuk menjadi motor petumbuhan ekonomi.
"Tadi konsumsi investasi ekspor seperti yang disampaikan oleh Pak Menko (Airlangga Hartarto) di mana kenaikannya cukup tinggi dan juga yang berasal dari institusi keuangan seperti perbankan," ujar Sri usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/2).
Menurut Sri Mulyani, saat ini perbankan dengan dana pihak ketiga mencapai Rp 7.250 triliun dan loan to deposit ratio hanya 77 persen.
Hal itu merupakan ruang untuk memulai mendukung pemulihan ekonomi dengan menyalurkan kredit.
Pertumbuhan kredit saat ini juga mulai pulih dan tumbuh di 5,2 persen, dari sebelumnya mengalami kontraksi pada tahun lalu.
Kedua, kata Sri, sumber pertumbuhan juga berasal dari pasar modal, dalam hal ini pasar saham dan obligasi. Pasar saham mencapai Rp 7.231 triliun dan selama ini naik 3,77 persen, sementara pasar obligasi yang mencapai Rp 4.718 triliun naiknya 9,65 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal merancang kebijakan agar pemulihan ekonomi 2023 tidak mengandalkan APBN.
- Grant Thornton Indonesia Kupas Tuntas Strategi RI Hadapi Tantangan Ketidakpastian Ekonomi
- Kisah Sukses Nasabah PNM Mekaar, Ekspor Olahan Sisik Ikan ke Berbagai Benua
- ICEBM Untar 2024 jadi Sarana Percepatan Pencapaian SDGs untuk Semua Sektor
- RI Sulit Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Kalau Mengandalkan Kapasitas Fiskal
- Khofifah-Emil Punya Komitmen Konkret Menjadikan Jatim Episentrum Ekonomi Indonesia Timur
- Pemkot Kupang Dorong Kemudahan Investasi untuk Penyerapan Tenaga Kerja