Begini Strategi Sri Mulyani Agar APBN Enggak Ngos-ngosan Genjot Ekonomi 2023

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pertumbuhan ekonomi 2023 tidak akan bergantung pada APBN.
Pemerintah akan menyusun APBN 2023 dengan memperhatikan ancaman pandemi serta tantangan-tantangan baru seperti inflasi global.
Sri Mulyani menyebut pemerintah bakal mendorong non-APBN untuk menjadi motor petumbuhan ekonomi.
"Tadi konsumsi investasi ekspor seperti yang disampaikan oleh Pak Menko (Airlangga Hartarto) di mana kenaikannya cukup tinggi dan juga yang berasal dari institusi keuangan seperti perbankan," ujar Sri usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/2).
Menurut Sri Mulyani, saat ini perbankan dengan dana pihak ketiga mencapai Rp 7.250 triliun dan loan to deposit ratio hanya 77 persen.
Hal itu merupakan ruang untuk memulai mendukung pemulihan ekonomi dengan menyalurkan kredit.
Pertumbuhan kredit saat ini juga mulai pulih dan tumbuh di 5,2 persen, dari sebelumnya mengalami kontraksi pada tahun lalu.
Kedua, kata Sri, sumber pertumbuhan juga berasal dari pasar modal, dalam hal ini pasar saham dan obligasi. Pasar saham mencapai Rp 7.231 triliun dan selama ini naik 3,77 persen, sementara pasar obligasi yang mencapai Rp 4.718 triliun naiknya 9,65 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal merancang kebijakan agar pemulihan ekonomi 2023 tidak mengandalkan APBN.
- Rupiah Nyaris Rp 17 Ribu, Cermin Ketidaksiapan Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi
- PIK 2 Dinilai Bisa Jadi Titik Balik Kebangkitan Ekonomi Pesisir
- Transformasi Digital sebagai Pilar Ketahanan Ekonomi di Era Perang Dagang Global
- Analis Sebut Kans Ekonomi Indonesia Alami Perkembangan Progresif
- Waspada! Prediksi Kebijakan Donald Trump Bisa Picu Resesi di Indonesia
- Momen Lebaran, Gubernur Harum Beri 3 THR Spesial Untuk Rakyat Kaltim