Sri Pertahankan Sistem Remunerasi

JAKARTA—Salah satu poin penting dalam reformasi birokrasi di Kementrian Keuangan adalah pemberian tunjangan kinerja atau remunerasi. Remunerasi yang diberikan cukup besar bagi pegawai Kemenkeu, diharapkan bisa menekan angka korupsi. Namun kasus penggelapan pajak yang dilakukan pegawai Ditjen pajak biasa sekelas Gayus Tambunan, menjadikan remunerasi yang diusung Kemenkeu, sebuah program yang gagal.

Namun anggapan yang memandang remunerasi gagal, dijawab oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selasa (30/3), pada wartawan Sri mengatakan kasus penggelapan pajak yang dilakukan GT tidak ada kaitannya dengan pemberlakuan remunerasi. Karena remunerasi dimaksudkan untuk mereformasi sistem dan bukan orang per orang.

‘’Kalau ada yang memandang permasalahan seperti itu (remunerasi gagal), maka kita perlu dudukkan lagi pandangan mengenai remunerasi. Karena remunerasi ada didalam reformasi, untuk memperbaiki sistem dan struktur. Tapi tidak berarti sistem bisa bekerja rasional. Sistem tidak bisa mendeteksi konflik interest dari aparat-aparat yang melanggar ketentuan. Kalaupun kita melakukan evaluasi, maka itu keseluruhan secara berkelanjutan,’’ kata Sri.

Sri pun meminta agar kekecewaan masyarakat terhadap kasus Gayus tidak menjadikan masyarakat memboikot membayar pajak.’’Karena kalau demikian, sama artinya mendukung kasus Gayus dengan tidak membayar pajak. Kami bisa sikapi kekecewaan masyarakat dan kami berjanji akan terus melakukan evaluasi dengan melihat semua aspek,’’ katanya.