Sri Sultan Ajak MPR Mengobarkan Demokrasi ala Indonesia

Dia mengingatkan, demokrasi itu tidak hanya dijalankan satu jalur saja. Semua negara menyatakan diri demokrasi. Dia mencontohkan, Korea Utara, tentu mengatakan demokrasi ala Korea Utara. Tiongkok mengatakan demokrasi ala Tiongkok. Amerika Serikat, demokrasi ala Amerika. "Kenapa kita tidak bisa mengatakan demokrasi ala Indonesia?" katanya.

Sri Sultan menyatakan, tidak ada aturan yang melarang partai politik yang oposisi atau bukan pendukung petahana tidak boleh duduk atau menjadi bagian kabinet pemerintahan. "Mana yang melarang aturannya, tidak ada. Kalau memang mereka punya potensi, kenapa tidak bisa," katanya.

Dia mengingatkan, jangan sampai hanya karena bukan pendukung petahana, misalnya salah satu partai yang menyeberang ke kubu lain, kemudian menterinya harus mengajukan pengunduran diri dan keluar kabinet.

Menurut Sri Sultan, yang berhak menentukan menteri adalah presiden. Kalau presiden menyatakan tidak boleh mundur, kata dia, lalu siapa yang bisa melarangnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bangsa ini dibangun dengan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memang Bhinneka Tunggal Ika.

"Di dalam kebersamaan membangun, dari yang berbeda-beda itu menyatakan diri satu. Pancasila pun bukan kesatuan Indonesia, tapi persatuan Indonesia,” jelas Sri Sultan.

Menurut dia, yang bhinneka sudah final karena menyatakan diri satu. Nah, kata Sultan, semestinya dengan ika, juga mengakui yang berbeda-beda.

“Tapi kita tidak pernah diberitahu oleh para pemimpin. Selalu bicaranya, bhineka, kemajemukan, tapi tidak pernah dikatakan yang ika itu pun harus menerima perbedaan," ungkapnya.