Srikandi Revolusi Mental Ajak Warga Tolak Hasil Pilpres

jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah perempuan cantik yang tergabung dalam Srikandi Revolusi Mental mengajak warga menolak apapun hasil Pemilu Presiden 2014 karena dinilai sarat kecurangan. Ajakan itu mereka sampaikan lewat selebaran yang dibagikan bersamaan pembagian buka puasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta, Jumat (18/7).
Di dalam kertas selebaran itu tertulis ajakan kepada masyarakat untuk tidak percaya pada hasil pilpres yang akan diumumkan pada 22 Juli. Alasannya karena pilpres berlangsung mendatang karena banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi selama Pilpres.
“Kami mengajak masyarakat supaya sadar bahwa di Pilpres 2014 ini banyak kecurangan,” ujar Koordinator Srikandi Revolusi Mental, Christina Pandjaitan pada wartawan, Jumat (17/7).
Setelah selesai melakukan pembagian takjil, para muda itu pun lekas meningalkan bundaran HI. “Setelah ini kami akan mobilisasi srikandi-srikandi revolusi mental di daerah-daerah untuk mengajak masyarakat menolak hasil Pilpres 2014," tambah Christina.
Sebelumnya, aksi serupa juga dilakukan puluhan massa yang tergabung dalam “Gerakan Revolusi Mental (GRM)” di kawasan Bundaran HI. Mereka juga menolak apapun hasil pilpres karena banyaknya kecurangan saat pemilihan 9 Juli 2014 lalu. “Kami menolak tegas apapun hasil Pilpres karena banyak indikasi kecurangan,” kata Koordinator aksi Azka Maulana.
Dirincikannya, kecurangan justru dilakukan oleh para penyelenggara pemilu. Salah satu contohnya adalah formulir C1 bermasalah di TPS 47 Desa Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang Banten.
“Masih banyak lagi kecurangan dalam proses penghitungan suara oleh KPU yang terindikasi dilakukan untuk mengurangi perolehan suara salah satu calon,” tukasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Sejumlah perempuan cantik yang tergabung dalam Srikandi Revolusi Mental mengajak warga menolak apapun hasil Pemilu Presiden 2014
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta OPD Gerak Cepat
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa
- Berkaca dari Kasus PT Sritex, Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Padat Karya
- KontraS Minta DPR Menghentikan Pembahasan Revisi UU TNI
- Perintah Bu Mega, Kepala Daerah dari PDIP yang Belum Retret Ikut Gelombang Kedua
- Dipo Nusantara DPR Dorong Pertamina Reformasi Tata Kelola untuk Kembalikan Kepercayaan Publik