Sssst...ASN Jabar Siap-siap, Menteri Yuddy Mau Sidak

jpnn.com - GARUT--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi melanjutkan safari Ramadannya dengan mengunjungi Provinsi Jawa Barat. Safari Yuddy dimulai hari ini, Kamis (16/6) dengan Garut menjadi lokasi kunjungan pertama.

"Safari Ramadan MenPAN-RB diisi dengan sidak  untuk mengawasi disiplin PNS dan peningkatan kualitas pelayanan publik," ungkap Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN-RB Herman Suryatman di Garut, Kamis (16/6).

Sebelumnya, Yuddy sudah melakukan kunjungan ke beberapa wilayah di kawasan Jabotabek. Kemudian dia juga mendatangi Kabupaten Serang, Pandeglang dan Lebak di Provinsi Banten.

"Hari ini sampai besok, Pak MenPAN-RB akan menyusuri kabupaten/kota di wilayah Priangan, Jawa Barat," ujar Herman.

Dalam safari Ramadan sebelumnya di berbagai instansi pemerintah di wilayah Banten, ditemukan berbagai persoalan terkait disiplin PNS dan pelayanan publik. Misal dalam hal disiplin, ditemukan pegawai yang terlambat datang, ada juga yang tidak masuk kerja tanpa keterangan. 

Dari sisi administrasi kepegawaian, pada sebagian besar kabupaten/kota yang dikunjungi ternyata masih menggunakan absensi manual. Selain rawan manipulasi, absensi manual tidak bisa dijadikan alat untuk melakukan pengawasan secara real time. Ketika dicek ke Badan Kepegawaian Daerah berapa rekapitulasi kehadiran di seluruh SKPD, semua tidak bisa memberikan jawaban.

Demikian juga dalam pelayanan publik, sebagian instansi daerah belum memiliki standar pelayanan sebagaimana diatur dalam UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Akibatnya persyaratan pelayanan, mekanisme dan prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, kualitas produk layanan, biaya, sarana dan prasarana pelayanan, kompetensi pelaksana, maupun layanan pengaduan, tidak jelas. Apabila kondisi tersebut dibiarkan, maka yang dirugikan adalah masyarakat.

"Kami akan lihat bagaimana kondisi di wilayah Priangan Jabar. Mudah-mudahan disiplin PNS maupun kualitas pelayanan publiknya jauh lebih baik," pungkas Herman. (esy/jpnn)