Ssst, Ada Agenda Singkirkan Oligarki Sebelum Pemilu 2024
jpnn.com, JAKARTA - Keinginan masyarakat untuk bisa merasakan perubahan di Indonesia sudah harus semakin dimatangkan. Bahkan dua masalah inti yang mengemuka belakangan harus diputus akarnya.
Demikian disampaikan Direktur Sabang Merauke Institute, Syahganda Nainggolan dalam acara refleksi 24 tahun Reformasi bertajuk "Menarik Benang Merah Gerakan Mahasiswa dari Masa ke Masa: Perlawanan Terhadap Oligarki?" Yang diselenggarakan Masika-ICMI, di KopiBrug, Jalan Tebet Barat Dalam Raya No. 20, Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis malam (12/5).
"Bahwa pemulihan sistem demokrasi dan agenda menghancurkan dominasi oligarki dalam tatatan politik harus selesai tahun ini," kata Syahganda.
Menurut Syahganda, demokrasi telah dikerdilkan oleh rezim Jokowi dengan melakukan gerakan islamophobia, pemberangusan kebebasan sipil, berbagai pelanggaran HAM dan "illiberal democracy".
"Selain itu, rezim ini telah memberikan kedaulatan sepenuhnya pada kelompok oligarki. Kaum pemilik modal menguasai seluruh tatatan politik nasional. Termasuk dalam hal mafia minyak goreng, pemerintah Jokowi gagal melindungi segenap rakyat Indonesia," kata Syahganda.
Untuk kembali pada cita-cita reformasi politik yang diperjuangkan mahasiswa, Syahganda memandang perlu adanya gerakan mahasiswa, gerakan buruh dan kaum ulama yang bersatu merebut demokrasi dan menyingkirkan kaum oligarki.
Bagi Syahganda, upaya tersebut mesti terjadi sebelum pemilihan 2024. Sebab, agenda pemilu ke depan tidak boleh melahirkan sistem demokrasi palsu sebagaimana yang berjalan saat ini, di mana rakyat tidak berdaulat.
"Konkretnya, pemerintah harus dipaksa membebaskan semua tahanan politik, seperti Habib Rizieq, dan lain-lain, melakukan reformasi agraria secara total dan mendorong keadilan sosial bagi seluruh rakyat," demikian Syahganda.
Menurut Syahganda, demokrasi telah dikerdilkan oleh rezim Jokowi dengan melakukan gerakan islamophobia, pemberangusan kebebasan sipil,
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel
- Deddy Tidak Membantah Upaya Jokowi Mau Mengobok-Obok PDIP Mengganti Hasto