Ssst, Ada Bocoran dari "Dukun Istana" Soal Reshuffle Nih

jpnn.com - JAKARTA - Kapan pengumuman perombakan Kabinet Kerja masih jadi tanda tanya. Namun, ada "dukun" yang dekat dengan lingkaran Istana Negara mengatakan kepada Aktivis Petisi 28 Haris Rusly Moti, kemarin (9/1) bahwa reshuffle akan dilakukan sebentar lagi.

"Semalam ketemu dukun, yang saya kira dukun itu dekat dengan Istana. Katanya, reshuffle kemungkinan akhir Januari atau awal Februari," kata Haris saat diskusi "Gaduh Isu Reshuffle, Siapa Menteri yang Tergusur?", Minggu (10/1), di Jakarta.

Haris mengatakan, kalau ia ilmiahkan ada tiga indikator mengapa reshuffle mendesak dilakukan. Pertama, pernyataan Presiden Joko Widodo sendiri terkait pembebasan tanah dan lahan yang terhambat untuk pembangunan infrastruktur. "Sekarang baru 20 sampai 30 persen yang baru dibebaskan, 70 persen belum," katanya.

Indikator kedua, kata Haris, desakan atau rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket Pelindo II DPR supaya Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dicopot. "Kalau presiden menolak akan berhadapan dengan parlemen yang meminta menggusur Rini," jelasnya.

Indikator ketiga, ia melanjutkan, dalam reshuffle jilid kedua ada upaya politik luar biaa yang dilakukan Jokowi dan tim silumannya untuk mengamankan kekuasaan presiden di parlemen. Caranya ialah dengan mengakomodasi kepentingan Koalisi Merah Putih yang selama ini dianggap menggangu istana.

"Menurut si dukun ini kemungkinan ada tiga partai politik dari KMP masuk kabinet misalnya Golkar, PAN, PKS yang masih dalam perdebatan internal. Kalau Gerinda sudah ambil (posisi) oposisi," jelasnya.

Nah, kata dia, tiga indikator ini bisa menjadi tanda-tanda akhir Januari Presiden akan mereshuffle kabinet. Namun dia mengingatkan,  tujuan reshuffle harus mengembalikan dan meluruskan kembali arah kabinet sesuai Nawa Cita dan Trisakti. "Tujuan kedua mengakomodir parpol yang menguasai parlemen agar tidak mengganggu terus," paparnya. 

Lebih jauh dia mengatakan sejak awal kabinet dibangun dari kapling-kapling kekuasaan. Sejak awal pula menjadikan institusi sebagai koloni-koloni, sarana jajahan parpol dan gangster taipan serta saudagar untuk menjarah harta negara melalui kementerian.