Sssttt.. Ada Temuan Masalah Penyaluran Bansos

Sssttt.. Ada Temuan Masalah Penyaluran Bansos
Kartu PKH yang ditunjukkan penerima. Ilustrasi Foto: Tika Hapsari/Jawapos.com

jpnn.com, SURABAYA - Provinsi Jawa Timur (Jatim) termasuk daerah penerima dana bantuan sosial (bansos) terbanyak dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Di antaranya bantuan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT). Ternyata, banyak masalah dalam penyaluran bantuan dua program tersebut.

Kemensos turun untuk menghimpun berbagai persoalan itu. Kepala Biro Humas Kemensos Akifah Elansary berharap media ikut turut memantau penyaluran berbagai bansos tersebut.

"Sebab, media kan memang punya fungsi kontrol. Kami ingin mendapatkan input soal masalah-masalah penyaluran bantuan sosial," katanya saat berkunjung ke kantor Jawa Pos di Graha Pena Surabaya.

Dalam kesempatan itu, Akifah memerinci sejumlah persoalan penyaluran bantuan sosial. Misalnya PKH. Program yang diluncurkan pada 2007 tersebut selama ini kerap mengalami kendala penyaluran dan pengawasan.

Padahal, anggaran yang dikucurkan untuk di Jatim tak sedikit, sekitar Rp 8 miliar. Atau kira-kira 20 persen dari total anggaran PKH se-Indonesia.

Dalam praktiknya di lapangan, penyaluran bantuan itu belum tepat sasaran. Salah satu penyebabnya adalah database keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak up-to-date.

Menurut Akifah, salah satu syarat penerima PKH adalah warga sangat miskin. Nah, faktanya, tak semua KPM masuk kategori warga sangat miskin.

Kemensos menggandeng Polri untuk mengawasi penyaluran bansos di daerah agar tepat sasaran.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News