Sssttt.. Ada Temuan Masalah Penyaluran Bansos

jpnn.com, SURABAYA - Provinsi Jawa Timur (Jatim) termasuk daerah penerima dana bantuan sosial (bansos) terbanyak dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Di antaranya bantuan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT). Ternyata, banyak masalah dalam penyaluran bantuan dua program tersebut.
Kemensos turun untuk menghimpun berbagai persoalan itu. Kepala Biro Humas Kemensos Akifah Elansary berharap media ikut turut memantau penyaluran berbagai bansos tersebut.
"Sebab, media kan memang punya fungsi kontrol. Kami ingin mendapatkan input soal masalah-masalah penyaluran bantuan sosial," katanya saat berkunjung ke kantor Jawa Pos di Graha Pena Surabaya.
Dalam kesempatan itu, Akifah memerinci sejumlah persoalan penyaluran bantuan sosial. Misalnya PKH. Program yang diluncurkan pada 2007 tersebut selama ini kerap mengalami kendala penyaluran dan pengawasan.
Padahal, anggaran yang dikucurkan untuk di Jatim tak sedikit, sekitar Rp 8 miliar. Atau kira-kira 20 persen dari total anggaran PKH se-Indonesia.
Dalam praktiknya di lapangan, penyaluran bantuan itu belum tepat sasaran. Salah satu penyebabnya adalah database keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak up-to-date.
Menurut Akifah, salah satu syarat penerima PKH adalah warga sangat miskin. Nah, faktanya, tak semua KPM masuk kategori warga sangat miskin.
Kemensos menggandeng Polri untuk mengawasi penyaluran bansos di daerah agar tepat sasaran.
- 4 Sekolah Rakyat Dibangun di Jateng, Dana & Guru Disiapkan Pemerintah Pusat
- Semarak Ramadan 2025, Petrokimia Gresik Tebar Bansos hingga Rp 682,5 Juta
- Genjot Upaya Kikis Kemiskinan di Jateng, Gubernur Luthfi Gelontorkan Bansos
- Jakarta Banjir, HNW Turun Langsung Salurkan Bantuan & Puji Gerak Cepat Pemerintah
- Gus Ipul Pastikan Efisiensi Tak Ganggu Pelayanan Masyarakat di Kemensos
- Pak Kadis: Alhamdulillah, 100 Persen Lulus PPPK 2024