Sssttt.. Ada Temuan Masalah Penyaluran Bansos

Persoalan penyaluran PKH lainnya terletak pada pengawasan. Ini berkaitan dengan sumber daya tenaga pengawas pendamping.
Di beberapa kota ada kasus tenaga pengawas pendamping tak menjalankan peran dengan baik. Ada juga persoalan tenaga pengawas pendamping yang tak menguasai wilayah kerjanya.
Selain penyaluran dana PKH, Kemensos terus memantau persoalan-persoalan BPNT. Pada penyaluran BPNT, Kemensos menemukan masalah pelaksanaan sistem dan verifikasi data peserta.
BPNT sendiri diberikan kepada KPM tiap bulan. Mekanismenya menggunakan kartu elektronik. "Karena menggunakan sistem elektronik, ada banyak KPM yang tidak paham. Sebab, mereka kan ada di desa-desa. Di balik gunung-gunung," ujarnya.
Tak sedikit KPM yang menyerahkan begitu saja kartu aksesnya kepada tenaga pengawas pendamping. "Bahkan, ada yang memberikan pin dan password segala. Padahal kan rentan diselewengkan," imbuhnya.
Kemensos kini mulai mencarikan formula yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan penyaluran dana sosial tersebut.
Salah satu yang terbaru ialah menggandeng Polri dalam hal pengawasan di daerah-daerah. Kemensos kini tengah menyiapkan memorandum of understanding (MoU)-nya.
Dalam kerja sama itu Kemensos berharap bantuan bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat atau bhabinkamtibmas.
Kemensos menggandeng Polri untuk mengawasi penyaluran bansos di daerah agar tepat sasaran.
- Pram-Rano Cairkan Bansos Rp 900 Ribu untuk Penerima KLJ, KAJ, dan KPDJ
- Rano Sebut Bansos untuk Lansia-Disabilitas agar Tak Pinjam ke Bank Keliling
- Dukung Sekolah Rakyat, Gubernur Sherly Tjoanda Siapkan Lahan 10 Hektare
- Bukber Pegawai Kemensos, Gus Ipul Serukan Solidaritas dan Kepedulian ke Sesama
- Tebar Bansos, Aguan & Buddha Tzu Chi Perbaiki Ratusan Hunian Tak Layak di Jakarta
- 4 Sekolah Rakyat Dibangun di Jateng, Dana & Guru Disiapkan Pemerintah Pusat