Ssttt... Ini Ada Informasi dari Fahri Hamzah soal Kasus Vaksin Palsu

jpnn.com - JAKARTA - Wakil ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkan, kasus vaksin palsu tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah. Sebab, Fahri mengaku mendapat informasi bahwa importas vaksin selama ini dimonopoli badan usaha milik negara (BUMN).

"Saya baru tahu dari para dokter yang mengabarkan kepada saya ternyata vaksin itu monopoli BUMN. Jadi katanya semua vaksin itu diimpor dan diimpor oleh sebuah BUMN dan distribusinya dikontrol oleh empat perusahaaan," ujar Fahri di gedung DPR Jakarta, Senin (18/7).

Fahri menyatakan, tidak selayaknya produk yang dimonopoli pemerintah melalui BUMN bisa dipalsukan pihak non-pemerintah. Ia bahkan menyebut rumah sakit (RS) penerima vaksin palsu sebenarnya sudah tahu vaksin-vaksin itu diimpor oleh BUMN.

"Harusnya sudah jadi kesadaran bahwa ini obat yang tidak sembarang beredar. Ini tanggung jawab pemerintah. BUMN sebagai pengimpor seharusnya bisa melacak produk yang dipalsukan. Yang lebih fatal pemerintah sebagai pengawas. Terus fungsi pengawasannya mampet di mana sehingga nggak jalan,” tambahnya

Karenanya politikus PKS itu menegaskan, upaya mengungkap kasus vaksin palsu akan lebih mudah jika ditelusuri musababnya. Menurut Fahri, sebaiknya ada investigasi secara menyeluruh dan terbuka.

"Kenapa ada barang monopoli yang tiba-tiba menyebar dan bisa dipalsukan? Sebetulnya lebih gampang melacaknya,” tegasnya.

Fahri pun mendorong Komisi XI DPR yang membidangi kesehatan membentuk panitia kerja (panja) guna mengusut kasus vaksin palsu. Tujuannya agar kasus itu bisa dibuka seterang mungkin.

“Kalau pemerintah tidak melakukan investigasi menyeluruh dan terbuka, Komisi IX seharusnya melakukan," tegasnya.(fat/jpnn)