Ssttt...Caketum Golkar Harus Setor Rp 20 Miliar ke Panitia
![Ssttt...Caketum Golkar Harus Setor Rp 20 Miliar ke Panitia](https://cloud.jpnn.com/photo/picture/normal/20160413_115726/115726_718689_amali_jpnn.jpg)
jpnn.com - JAKARTA - Jelang Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, 7 Mei mendatang, muncul isu bahwa setiap calon ketua umum partai berlambang beringin harus menyetor Rp 20 miliar kepada panitia atau Steering Committee (CS).
Dana tersebut nantinya akan digunakan sebagai biaya akomodasi pelaksanaan Munaslub, termasuk biaya bagi seluruh utusan DPD I dan II datang ke forum musyawarah tertinggi partai politik itu.
Informasi ini dibenarkan oleh Ketua Pelaksana (Organising Committee/OC) Munaslub, Zainuddin Amali. Dia menyebutkan setoran uang puluhan miliar dari masing-masing calon itu menurutnya berawal dari semangat menghilangkan money politic. Namun, itu belum menjadi keputusan.
"Itu candaan di antara kami. Berapa sih? Ada yang ngomong begini begitu. Sampai muncul angka 20 (miliar rupiah). Dan itu belum jadi keputusan. Hanya supaya gimana tidak main uang," kata Amali di gedung DPR Jakarta, Rabu (13/4).
Dalam konsep ini, nantinya masing-masing calon akan menyerahkan uang untuk akomodasi Munaslub kepada panitia untuk disalurkan kepada masing-masing utusan. Dengan begitu, peserta tidak mengetahui dari siapa uang yang mereka terima, sehingga tidak menjadi beban.
"Jadi akomodasi tidak langsung dari masing-masing calon kepada peserta, tapi panitia yang menyalurkan. Tapi, angka ini relatif dan bisa saja turun, tergantung kesepakatan nanti. Kalau ada cara lain hindari money politic, silakan saja," jelasnya. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Lemkapi Apresiasi Langkah Kapolri Promosikan Syahardiantono hingga Agung Setya
- Tenggak Miras Oplosan, 3 Pemuda Meregang Nyawa
- Kasus Meninggalnya Afif, Irjen Suharyono Siap Transparan
- Mobil Tangki BBM Terbakar di Tol Dipadamkan Tak Lebih dari 2 Jam
- Gandeng Universitas Cendrawasih, Taspen Buka Loker di Indonesia Timur
- Kasus Uang Palsu di Kantor Akuntan Publik, IAPI Singgung soal Etika