Ssttt..Kata Menteri Yuddy, Ada Bupati Sering Nge-mal di Sekitar Bundaran HI
![Ssttt..Kata Menteri Yuddy, Ada Bupati Sering Nge-mal di Sekitar Bundaran HI](https://cloud.jpnn.com/photo/picture/normal/20160107_050656/050656_777587_yuddy_natalia.jpg)
jpnn.com - JAKARTA - Aturan cuti untuk pejabat negara belum jelas. Akibatnya, menurut MenPAN dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi banyak kepala daerah yang memanfaatkan waktu kerja untuk refreshing.
"Anda coba lihat di Hotel Indonesia (mal dekat Bundaran HI) banyak sekali bupati yang sudah berminggu-minggu di situ dengan alasan ada dinas. Ini juga bertentangan dengan UU 28 tahun 1999 tentang mewujudkan pemerintah yang bebas dari KKN," ujar Yuddy di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/1).
Dua mal dan dua hotel besar di kawasan Bundaran HI memang terkenal mahal dan mewah. Karena itu, Yuddy mengaitkan kebiasaan sejumlah oknum bupati tersebut dengan KKN. Ia tidak menyebut identitas para bupati itu. Karena kebiasaan itulah, Yuddy mengatakan, pentingnya aturan cuti untuk pejabat negara.
"Segala sesuatu harus diatur. Jangan mencuri-curi cuti yang tidak resmi. Lebih baik dilegalkan saja cuti pejabat negara itu harus seperti apa," tegasnya.
Aturan cuti yang akan disusun itu termasuk untuk para anggota DPR. Menurutnya, Presiden Joko Widodo meminta aturan itu dibentuk dalam bentuk peraturan pemerintah (PP).
"Yang belum diatur kan pejabat negara. Kalau PNS kan sudah diatur, eselon 1 dan 2. Di atas eselon 1 kan biasanya menteri, pimpinan lembaga, pejabat negara, dan hakim agung. Menteri tak punya cuti," tandas Yuddy. (flo/jpnn)
JAKARTA - Aturan cuti untuk pejabat negara belum jelas. Akibatnya, menurut MenPAN dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi banyak kepala daerah yang
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kado Terakhir, Status 230 Honorer Berubah menjadi Lulus
- Pejabat Penting Ini Lebih Suka Menyebut ASN, Bukan PPPK
- Satpol PP Tertibkan Badut dan Gelandangan di Kota Solok
- Ini Alasan Jasa Marga Tak Bisa Perbaiki Jalan Rusak Akses GT Karawang Timur, Oh
- Kejagung Diminta Hati-Hati Gunakan Sprindik di Kasus Ditjen Migas
- Civil Society for Police Watch Beberkan Sejumlah Alasan Dorong Reformasi Polri